- Oleh Wandi
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:57 WIB
: Penandatanganan perjanjian kerjasama (PKs) antara Pemkab Pangkep dan BPN. Surat PKs ditandatangani Bupati Pangkep dan Kepala BPN, di rujab bupati Pangkep, Rabu (9/7)
Oleh MC KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, Kamis, 10 Juli 2025 | 09:55 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 247
Pangkep, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangkep terus berupaya mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat melalui peluncuran aplikasi Loket untuk Tanah Rakyat (Lontara).
Keseriusan ini dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, dan Kepala BPN Pangkep, Aksara Alif Raja, di Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Rabu (9/7/2025).
Selain penandatanganan PKS aplikasi Lontara, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah untuk sekolah rakyat dan program redistribusi tanah.
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menyatakan bahwa kehadiran aplikasi Lontara dan penyerahan sertifikat tanah sekolah rakyat merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis nasional, khususnya program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo.
“Kita berharap sekolah rakyat ini tidak hanya mencetak anak-anak yang berpendidikan, tetapi juga membentuk kepribadian yang kuat. Salah satu tujuannya adalah mengubah pola pikir sehingga alumninya memiliki kemampuan yang mumpuni,” ujarnya.
Kepala BPN Pangkep, Aksara Alif Raja, menjelaskan bahwa kesepakatan ini bertujuan mempercepat pelayanan pertanahan, menyelesaikan sengketa tanah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah.
“Lontara adalah pra-layanan agar biaya masyarakat bisa ditekan, baik yang tinggal di pelosok maupun daerah kepulauan. Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor BPN, cukup diurus lebih awal di kantor desa. Ini efisiensi waktu dan biaya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aksara mengungkapkan bahwa sertifikat tanah untuk sekolah rakyat merupakan program strategis nasional yang diterjemahkan oleh Bupati Pangkep bersama BPN.
“Tadinya target penyelesaian sertifikat adalah tujuh hari, tetapi kami berhasil selesaikan dalam tiga hari. Hari ini sertifikat tersebut kami serahkan,” tambahnya.
(Mcpangkep)