- Oleh Pasha Yudha Ernowo
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 17:27 WIB
: Petugas SPPG sedang menyiapkan menu makanan siap saji Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: ANTARA FOTO)
Oleh Ismadi Amrin, Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:24 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 95
Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lepas dari model kemitraan publik-swasta.
Dari ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berdiri, seluruhnya dibangun dengan dana kemitraan tanpa menggunakan APBN.
Pekan lalu, Kepala BGN menghadiri peresmian Pilot Project Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Semarang, Jawa Tengah.
"Perlu diketahui, 6.137 SPPG dan 19.000 calon SPPG yang sedang diverifikasi 100 persen murni kemitraan. Belum serupiah pun dari APBN. BGN baru menyerap Rp 10,3 triliun untuk intervensi gizi, tetapi mampu memicu dana masyarakat hingga Rp 50 triliun. Dari jumlah itu, Rp 500 miliar disumbangkan oleh Kadin, setara 10 persen dari total dana masyarakat yang berputar," papar Dadan dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (27/8/2025).
Ke depan, BGN menargetkan pembangunan minimal 6.000 SPPG tambahan hingga Oktober 2025. Dengan begitu, pada November nanti program MBG ditargetkan bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, balita, siswa PAUD hingga SMA, termasuk santri dan guru sekolah keagamaan.
Ia berharap Kadin dapat berkontribusi menyalurkan sebagian besar dukungan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) agar pemerataan lebih cepat tercapai.
"Tadi saya dengar Kadin akan membangun seribu (SPPG), bisa dialokasikan lebih besar sekarang ke daerah 3T. Supaya percepatan terjadi. Kami targetkan akhir Oktober, seluruh bangunan SPPG sudah selesai dituntaskan sehingga di November, kita sudah bisa melayani 82,9 juta seluruh calon penerima manfaat," harap Dadan.
Dadan menyampaikan, hingga pertengahan Agustus 2025, sebanyak 6.137 SPPG telah beroperasional di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan lebih dari 7.000 kecamatan di Indonesia. Capaian ini melampaui target awal 2025 yang hanya 5.000 SPPG.
"Ternyata sampai pertengahan Agustus kami sudah mencapai, Pak Presiden waktu itu (pidato kenegaraan) menyatakan 5.800, dan hari ini sudah 6.137 (SPPG beroperasional). Sudah melayani lebih dari 20 juta (penerima manfaat). Jadi, dalam waktu singkat, kita sudah berhasil mencapai itu," ucapnya.
Meski begitu, ia menilai angka tersebut baru mencakup sekitar 25 persen dari total penerima manfaat, atau 5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kendati demikian, pencapaian ini menurutnya setara memberi asupan makanan bergizi di 4 negara.
"Untuk Indonesia, itu baru 25 persen dari penerima manfaat atau baru 5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tetapi, kalau berada di Eropa, 20 juta itu sudah memberi makan 4 negara," ujar Dadan.