Kemensos Bentuk Gugus Tugas Khusus untuk Perkuat Operasional Sekolah Rakyat
: Seorang guru Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan, Lampung, tengah mengajari siswinya dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.
Oleh Eko Budiono, Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:07 WIB - Redaktur: Untung S - 53
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Sosial (Kemensos) segera membentuk Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat, yang bertugas merespons berbagai permasalahan yang terjadi di Sekolah Rakyat secara cepat dan tepat.
"Gugus tugas ini akan segera dibentuk. Nomenklatur yang diusulkan adalah Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat," kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, melalui keterangan resmi, saat memimpin rapat pembentukan tim Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Menurut Agus Jabo, Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat itu akan fokus pada aspek pengawasan, dan pengendalian jalannya program Sekolah Rakyat di 100 titik yang sudah beroperasi.
Gugus tugas itu memiliki empat tugas utama, yaitu mengendalikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, menyelesaikan hambatan teknis di lapangan, mengawasi aspek keuangan sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM).
"Selama hampir satu bulan berjalan (Sekolah Rakyat), kita masih menemukan persoalan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan kuantitatif harus kita tingkatkan menjadi keberhasilan kualitatif, dengan membangun sistem yang lebih baik di setiap Sekolah Rakyat," kata dia.
Kendala di lapangan yang teridentifikasi, di antaranya laporan Kepala Sekolah SRMP 10 Bogor tentang adanya permasalahan gap usia fisik dan mental anak, termasuk 10 anak yang belum bisa baca tulis sehingga perlu pendampingan khusus guru dan konsultasi dengan psikolog.
Kepala SRMA 9 Jakarta Timur menyampaikan kendala berupa sarana prasarana yang masih belum lengkap serta kebutuhan integrasi data melalui sistem Dapodik.
"Nantinya, gugus tugas ini akan mengawasi situasi darurat terkait pembelajaran maupun kesejahteraan tenaga pendidikan agar dapat segera diatasi," kata Agus Jabo.
Dia menegskan, perlu dibangun sistem yang menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar dengan tiga pilar utama, yaitu sarana prasarana yang memadai, SDM yang berkualitas dan loyal, serta anggaran yang stabil.
Hal itu dimaksudkan untuk mengawal perjalanan Sekolah Rakyat rintisan sebelum masuk tahap sekolah permanen yang ruang lingkup lebih besar dan lebih kompleks.
Sejak dibuka pada 14 Juli 2025, sejumlah 100 sekolah rintisan telah berdiri dan akan bertambah menjadi total 165 sekolah pada September 2025.
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
.jpg)
_thumb.jpeg)