- Oleh Tri Antoro
- Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:14 WIB
: Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan SIdang Bersama DPR-DPD RI 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Amiriyadi/InfoPublik)
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Jumat, 15 Agustus 2025 | 12:52 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 125
Jakarta, InfoPublik - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru dibentuk, program penanggulangan kemiskinan dan penguatan pendidikan dirancang agar tepat sasaran, menyentuh langsung keluarga berpenghasilan terendah di seluruh Indonesia.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa DTSEN untuk pertama kalinya menjadi basis tunggal penyaluran program bantuan pemerintah. “Dengan DTSEN, kami pastikan program untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Kami jaring anak-anak yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat,” ujar Prabowo, Jumat (15/8/2025).
Lanjutnya, hingga kini, 100 Sekolah Rakyat telah dibangun, menyediakan fasilitas belajar yang layak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, mulai dari kasur, selimut, meja belajar, komputer, hingga lingkungan yang sehat.
“Pemerintah menargetkan pembangunan 300 Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak dari desil 1 dan desil 2, yakni 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah,” ucapnya.
Tidak hanya pendidikan, intervensi juga dilakukan di tingkat keluarga. Rumah tidak layak huni direnovasi, sementara bantuan sosial diberikan agar mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan. Pemerintah juga meningkatkan kuota pembiayaan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima. Sejak 20 Oktober 2024 hingga Agustus 2025, lebih dari 231.000 keluarga telah memanfaatkan program Tapera dan FLPP untuk memiliki rumah layak huni.
Presiden menegaskan, bangsa yang maju harus menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan. Untuk itu, 20 persen APBN dioptimalkan untuk pendidikan, termasuk peningkatan gaji guru ASN dan tunjangan layak bagi guru non-ASN yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat. Tahun ini, setidaknya 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah direnovasi, serta 288.000 layar pintar akan didistribusikan ke sekolah hingga pelosok.
Sebagai investasi jangka panjang, pemerintah mencanangkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di berbagai daerah. “Kita ingin mencetak pemimpin masa depan yang siap membawa Indonesia maju,” tegas Presiden.