Presiden: Kepala Daerah Garda Terdepan Dengarkan Denyut Nadi Rakyat

: Presiden Prabowo memberikan sambutannya saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025 yang berlangsung di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Provinsi Banten,pada Kamis (28/8/2025). (Foto: BPMI Setpres/Cahyo)


Oleh Tri Antoro, Kamis, 28 Agustus 2025 | 20:33 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 140


Tangerang, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran kepala daerah sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025 di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (28/8/2025).

“Saudara-saudara adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Bersama camat, bersama kepala desa, Saudara-saudara adalah yang paling dekat dengan rakyat. Saudara-saudara adalah yang paling tahu denyut nadi rakyat, yang paling peka terhadap kesulitan rakyat,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kunci pembangunan bangsa terletak pada kualitas pemerintahan. Ia menguraikan hasil kajian sejarah yang membuktikan bahwa suatu bangsa dapat bertahan ratusan tahun jika memiliki tiga unsur utama: tentara yang unggul, kepolisian dan keamanan yang unggul, serta pemerintahan yang unggul.

“Yang ketiga adalah pemerintahan yang unggul. Dalam bahasa Inggris disebut excellent civil service. Saya gabungkan menjadi pemerintahan,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyinggung sejarah pemerintahan Kekaisaran Ottoman yang menekankan pentingnya pendidikan kepemimpinan dan tata kelola. Prinsip tersebut, menurutnya, tetap relevan hingga saat ini dalam membentuk pemimpin daerah yang setia pada bangsa.

“Saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil. Kalau tidak, Saudara tidak akan berhasil. Ini berlaku untuk setiap tingkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa amanat menegakkan pemerintahan yang bersih bukan hanya tanggung jawab presiden, melainkan juga seluruh pemimpin daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya, dan juga kewajiban semua bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Pemerintah yang korup, tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat,” pungkasnya. (BPMI Setpres)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Tri Antoro
  • Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:14 WIB
Presiden Tunda Lawatan ke Tiongkok, Fokus Awasi Situasi Nasional
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:16 WIB
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah untuk Gunakan Kewenangan demi Masyarakat
  • Oleh Tri Antoro
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:07 WIB
Presiden Prabowo Pastikan Keadilan bagi Keluarga Affan Kurniawan
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:26 WIB
Pesona Gerai Malra di Apkasi Otonomi Expo Buat Anggota DPR Ini Ingin Jadi Duta Wisata
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 05:03 WIB
WBS Jadi Mekanisme Penting, Pemkab Lumajang Perkuat Pengawasan Gratifikasi
-->