Indonesia-Korea Perkuat Kerja Sama Pemerintahan Digital melalui DGCC

: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati dan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Park Soo-deok dalam 2024 Indonesia-Korea Digital Government Cooperation Forum di Jakarta pada Selasa (17/12/2024)/Foto : Humas Kementerian PANRB


Oleh Farizzy Adhy Rachman, Selasa, 17 Desember 2024 | 21:39 WIB - Redaktur: Untung S - 336


Jakarta, InfoPublik - Upaya penguatan pemerintahan digital terus digalakkan oleh Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan Korea Selatan melalui Ministry of the Interior and Safety (MOIS) dan National Information Society Agency (NIA) yang diwujudkan dalam bentuk Digital Government Cooperation Center (DGCC).

Dalam rangka memperkuat kolaborasi tersebut, kedua pihak menyelenggarakan 2024 Indonesia-Korea Digital Government Cooperation Forum di Jakarta pada Selasa (17/12/2024). Forum ini menjadi platform produktif bagi kedua negara untuk berbagi solusi inovatif serta mempererat kolaborasi dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kerja sama ini, yang dimulai sejak 2016, tidak hanya menjadi wadah berbagi pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga memberikan dukungan konkret dalam kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati saat membuka acara.

Dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Nanik menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mencapai berbagai tonggak penting dalam transformasi digital pemerintahan. Kebijakan strategis yang lahir antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Kerja sama ini juga akan berfokus pada penyusunan Digital Government Masterplan 2025-2029, yang akan diselaraskan dengan visi pembangunan nasional Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam Asta Cita. Masterplan tersebut akan menjadi pedoman strategis dalam membangun pemerintahan digital yang lebih efisien, responsif, dan terintegrasi.

Selain itu, inisiatif strategis seperti pengembangan pemanfaatan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) dan Big Data untuk pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama. Proyek Proof of Concept Integrated Digital ID Service juga menjadi bagian penting dari kerja sama ini. Sistem identitas digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan sekaligus memastikan layanan publik yang aman, mudah diakses, dan transparan.

“Implementasi sistem identitas digital ini akan memastikan bahwa layanan publik dapat lebih efisien, aman, dan transparan, sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah,” kata Nanik.

Dalam forum ini, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Park Soo-deok, menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra penting dalam special strategic partnership dengan Korea Selatan. Ia menekankan bahwa Korea, yang memiliki kapasitas pemerintahan digital berstandar internasional, siap mendukung transformasi digital di Indonesia.

“Korea memiliki pengalaman dan teknologi canggih dalam membangun pemerintahan digital. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta, kami siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan transformasi digital berjalan sukses,” ujar Park Soo-deok.

Park juga berharap kedua negara dapat mengembangkan berbagai strategi, seperti membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang Digital ID, meningkatkan pelayanan publik dengan teknologi AI dan Big Data, serta menciptakan proyek-proyek yang saling menguntungkan.

Kerja sama ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Indonesia dalam indeks pemerintahan digital global. Berdasarkan data United Nations E-Government Development Index (EGDI), posisi Indonesia mengalami kemajuan pesat dari peringkat 107 pada 2018 menjadi peringkat 64 pada 2024.

Pencapaian ini merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak, termasuk kontribusi Pemerintah Korea Selatan. Kerja sama intensif di bidang pemerintahan digital ini diharapkan menjadi simbol kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dalam mendukung pembangunan ekosistem digital yang lebih baik dan berkelanjutan.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 05:03 WIB
WBS Jadi Mekanisme Penting, Pemkab Lumajang Perkuat Pengawasan Gratifikasi
  • Oleh Tri Antoro
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 20:45 WIB
Kerja Nyata dan Efisiensi Anggaran Jadi Kunci Kemajuan Bangsa
  • Oleh Eko Budiono
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 16:12 WIB
Menko Kumham Imipas Peringatkan Ancaman dan Peluang Kecerdasan Buatan
  • Oleh MC KAB DONGGALA
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:49 WIB
Donggala Tampilkan Potensi Wisata dan Produk Lokal di Apkasi Otonomi Expo 2025
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:06 WIB
Pemkab Lumajang Hadirkan Layanan Kesehatan Jemput Bola ke Desa
-->