Dorong SDM Unggul dan Migrasi Aman, Kemnaker Jajaki Kemitraan Ketenagakerjaan dengan Prefektur Kumamoto

Jakarta, InfoPublik – Dalam upaya memperluas peluang kerja dan memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Jepang, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima kunjungan resmi delegasi Pemerintah Prefektur Kumamoto, Jepang.

Pertemuan itu menjadi langkah awal penjajakan kerja sama strategis di bidang ketenagakerjaan, khususnya pengembangan SDM dan perluasan penempatan pekerja migran Indonesia secara legal dan terproteksi.

Pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, tidak hanya seremonial, tetapi memuat arah strategis hubungan bilateral berbasis manfaat konkret bagi kedua pihak.

Cris menekankan pentingnya hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, berbasis pelatihan vokasi, peningkatan bahasa Jepang, hingga peluang kerja formal di sektor prioritas di Kumamoto seperti pertanian, perikanan, perawatan lansia, dan manufaktur.

“WNI di Kumamoto telah berkontribusi besar, tidak hanya sebagai tenaga kerja, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat lokal yang produktif dan tertib. Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini terus berlanjut dengan jaminan hak dan perlindungan yang maksimal,” tegas Cris Kuntadi, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (15/7/2025).

Hingga Oktober 2024, tercatat 2.890 WNI tinggal dan bekerja di Prefektur Kumamoto, menjadikan mereka sebagai komunitas asing terbesar ketiga di wilayah tersebut. Sebagian besar terlibat dalam skema Technical Intern Training Program (TITP) maupun jalur Specified Skilled Worker (SSW)—dua skema legal yang difasilitasi oleh Pemerintah Jepang untuk tenaga kerja asing terampil.

Kemnaker melihat potensi kerja sama tidak berhenti pada penempatan tenaga kerja semata, melainkan perlu didukung oleh roadmap pelatihan dan edukasi berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja Jepang.

“Kami siap mengembangkan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan industri Kumamoto. Kami juga membuka peluang penyusunan Letter of Intent (LoI) atau MoU sebagai landasan hukum penguatan kerja sama ini,” jelas Cris.

Saat ini, Kemnaker telah menjalin perjanjian kerja sama serupa dengan Prefektur Miyagi dan Mie. Dua wilayah ini telah menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara dapat menghasilkan sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang terencana, terlindungi, dan produktif.

Cris berharap, Kumamoto dapat mengambil referensi dari kedua kerja sama tersebut, baik dalam hal mekanisme pelatihan, skema pengawasan tenaga kerja, maupun sistem pendampingan sosial dan kultural bagi TKI.

Fokus utama kerja sama ini adalah membangun sistem penempatan migran yang aman, terampil, dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kemnaker juga berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat terkait jalur legal migrasi kerja ke Jepang agar terhindar dari praktik nonprosedural dan kerentanan eksploitasi.

“Dengan SDM yang siap dilatih dan dukungan kebijakan bilateral yang kuat, kita bisa memastikan bahwa pekerja migran Indonesia tidak hanya mendapat pekerjaan, tetapi juga masa depan,” pungkas Cris.

Langkah strategis Kemnaker dalam memperluas kerja sama ketenagakerjaan ke wilayah Kumamoto adalah bagian dari transformasi penempatan migran berbasis kualitas, perlindungan, dan keterampilan. Ini bukan sekadar diplomasi tenaga kerja, tapi juga investasi sosial dan ekonomi jangka panjang.