Menaker Yassierli Tinjau Distribusi BSU di Makassar, Tegaskan Negara Hadir untuk Pekerja

Jakarta, InfoPublik — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melakukan kunjungan lapangan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk meninjau langsung progres penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Peninjauan ini dilakukan di dua titik: Kantor Pos Jalan Selamet Riyadi dan Café Agung di Jalan DR Sam Ratulangi, yang sekaligus menjadi ajang dialog terbuka antara Menaker dan para pekerja penerima manfaat.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa program BSU bukan sekadar angka di laporan, melainkan komitmen negara hadir secara konkret untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja di tengah situasi ekonomi yang masih menantang.

“Melalui BSU, pemerintah ingin memastikan para pekerja tetap terlindungi daya belinya. Ini bukan bantuan yang sekadar seremonial, tapi bukti bahwa negara ada bersama mereka yang paling terdampak,” ujar Yassierli saat menyapa 100 pekerja penerima di Kantor Pos Makassar, Minggu (27/7/2025).

Hingga 26 Juli 2025, penyaluran BSU telah mencapai 4,51 juta pekerja dengan nilai total Rp2,71 triliun, atau sekitar 78,61 persen dari target nasional sebanyak 5,73 juta penerima. Masih terdapat 1,22 juta penerima lagi yang akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh wilayah Indonesia.

Di Sulawesi Selatan sendiri, capaian penyaluran telah mencapai 89,65 persen dengan 320.466 pekerja berhasil menerima bantuan. Untuk Kota Makassar, angka penyaluran bahkan mencapai 90,31 persen atau 132.668 penerima.

“Kami memantau langsung agar tidak hanya kuantitas yang tercapai, tetapi juga kualitas penyaluran, yakni ketepatan sasaran,” tegas Yassierli.

Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, menambahkan bahwa seluruh data penerima telah melalui proses validasi yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa BSU hanya diterima oleh peserta yang benar-benar memenuhi kriteria, termasuk tidak menerima bantuan serupa dari program lain.

“Kami mengutamakan akurasi data. Dengan dukungan sistem BPJS Ketenagakerjaan dan kerja sama intensif dengan Kemnaker serta Pos Indonesia, program ini tidak hanya cepat, tapi juga akuntabel,” ujar Pramudya.

Yang menarik, dalam kunjungannya, Menaker tidak hanya memberikan pengarahan formal, tetapi juga membuka ruang dialog interaktif dengan para pekerja. Sejumlah aspirasi, kendala teknis penyaluran, hingga saran terkait peningkatan manfaat BSU mengemuka.

Beberapa pekerja menyampaikan apresiasi atas program ini karena telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.

“BSU ini sangat membantu untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga. Kami berharap program ini terus berlanjut,” ungkap Ratna, salah satu pekerja penerima di Makassar.

Kunjungan Menaker Yassierli ke Makassar memberi pesan kuat bahwa BSU bukan hanya bantuan tunai, tapi bagian dari arsitektur perlindungan sosial yang semakin adaptif dan terintegrasi. Pemerintah terus menyesuaikan strategi agar program seperti BSU tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi gejolak ekonomi.

Ke depan, Kemnaker akan memperkuat digitalisasi dan transparansi dalam penyaluran bantuan, termasuk menjalin kerja sama lebih luas dengan pemda dan dunia usaha agar bantuan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja informal dan rentan.