Bawaslu Pastikan tidak Ada Politik Uang di PSU Pilkada Pasaman

Jakarta, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, tidak menemukan praktik politik uang dalam tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat.

"Serangan fajar, serangan yang tidak fajar tidak ada. Serangan isya juga tidak ada, serangan menjelang penutupan TPS sampai sekarang belum terdeteksi ada," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melalui keterangan resmi, usai meninjau TPS 003 Nagari Tanjung Beringin, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sabtu (19/4/2025).

Bagja  menyampaikan, patroli pengawasan oleh Bawaslu dilakukan intensif menjelang hari pemungutan suara. Meski begitu, tidak ditemukan indikasi pelanggaran berupa pemberian uang atau materi kepada pemilih.

Bagja menegaskan, bahwa sampai saat ini hanya mendapatkan laporan terkait netralitas ASN.

Bagja pun mendorong masyarakat dan peserta pemilu untuk tetap menjaga integritas proses demokrasi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan.

“Kami tetap membuka ruang untuk laporan masyarakat. Silakan tanya ke Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk info lebih lanjut di lapangan,” tegas Bagja.

Selain itu, Bagja menyatakan  partisipasi pemilih dalam PSU di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, tercatat sekitar 50 persen.

Bagja mengatakan, bahwa partisipasi pemilih di PSU Pasaman mengalami penurunan dibandingkan pelaksanaan pemilu sebelumnya.

“Ini 50 persen, turun sepertinya, turun ya. Tapi belum kita ketahui pasti karena semua data masih di TPS, belum dihitung di kecamatan,” kata Bagja.

Sebelumnya, tingkat partisipasi di daerah ini berada pada kisaran 60 persen. Penurunan tersebut menjadi catatan awal yang perlu dievaluasi, terutama mengingat PSU diselenggarakan sebagai upaya menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu.

Kabupaten Pasaman telah melaksanakan PSU Pilkada 2024 pada Sabtu, 19 April 2025, di 605 tempat pemungutan suara (TPS) pada 12 kecamatan dengan 218.980 orang pemilih.