Timwas DPR RI Optimistis Haji 2025 Lebih Baik

Jeddah, InfoPublik – Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M diprediksi akan berlangsung lebih lancar dan tertib. Optimisme ini disampaikan langsung oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, yang melihat adanya peningkatan nyata dari sisi layanan dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, termasuk para penyedia layanan (syarikah).

Dalam kunjungan ke Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Ketua Timwas Haji, Marwan Dasopang mengungkapkan rasa percaya dirinya terhadap kesiapan pelaksanaan haji tahun ini. Ia menyoroti peningkatan kualitas fasilitas di Arafah dan Mina sebagai langkah positif dari pihak syarikah.

“Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Ada semacam perlombaan dalam memberikan layanan, fasilitas terlihat lebih baik,” ujar Marwan, dalam siaran pers Media Center Haji (MCH) Jeddah, Rabu (28/5/2025).

Timwas DPR RI melakukan pemantauan menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan jemaah haji, akomodasi jemaah, Transportasi bus shalawat, kemudian, persiapan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

“Kalau dilihat dari komitmen para syarikah dan Kementerian Haji, saya optimis kita bisa atasi tantangan teknis di lapangan. Tidak harus sempurna, tapi jangan sampai kolaps,” tambah Marwan yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Salah satu strategi yang diapresiasi oleh DPR adalah penerapan skema murur dan tanazul, di mana sebagian jemaah ditempatkan di hotel selama puncak ibadah untuk mengurangi kepadatan di Mina.

“Kalau tanazul ini berhasil, kita punya alasan kuat untuk minta tambahan kuota. Sekarang saja 203 ribu jemaah itu berdempet di Mina. Dengan tanazul, kita bisa minta tambahan 20-30 ribu kuota,” jelasnya.

Meski optimis, Timwas tetap mengingatkan pentingnya pemetaan risiko menjelang puncak haji. Mereka mendorong Kementerian Haji Arab Saudi dan pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif.

“Kami khawatir pada fase Armuzna. Harus ada skenario matang, bahkan jika perlu perubahan kebijakan, harus dibahas lebih awal,” tegas Marwan.

DPR juga menyoroti penyelenggaraan haji khusus yang dianggap rentan terhadap praktik-praktik di luar kesepakatan oleh sejumlah travel. Mereka meminta pengawasan lebih ketat agar tidak ada jemaah yang dirugikan.

Ekonomi Haji dan Wacana Kampung Haji

Dalam jangka panjang, DPR juga melihat ekonomi haji sebagai peluang besar untuk kemandirian bangsa. Wacana pembangunan Kampung Haji di Mekkah—yang sebelumnya disampaikan Presiden—dianggap sebagai solusi strategis.

“Kalau ini terealisasi, kita yakin ongkos haji bisa ditekan. Tapi butuh lobi serius karena sistem Saudi saat ini berbasis syarikah, sementara kita masih pendekatan antar-pemerintahan,” ujarnya.

Lebih dari 50 anggota Timwas dari Komisi VIII, IX, V, dan XIII ikut terlibat dalam pengawasan langsung. Mereka turun ke pemondokan, halte bus shalawat, hingga mengevaluasi kinerja petugas di lapangan.

“Jemaah kita perlu pendampingan total. Petugas jangan sibuk beribadah sendiri. Kehadiran mereka itu untuk melayani,” pungkas Marwan.

Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan dan semangat evaluasi yang terus dibangun, penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M diharapkan benar-benar menjadi momentum pelayanan prima bagi seluruh jemaah Indonesia.