Aturan Baru Arab Saudi Buka Peluang Kepemilikan Lahan, Indonesia Siap Ajukan Desain

Jakarta, InfoPublik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, dalam pertemuan bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan inisiatif strategis Indonesia yang tengah menjajaki kepemilikan lahan di Mekah, Arab Saudi, sebuah langkah bersejarah yang menjadi bagian dari perubahan kebijakan terbaru negara tersebut.

Rosan melaporkan bahwa hal ini merupakan pembaruan dari hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

“Sebenarnya lebih sebagai pembaruan informasi kepada Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif, termasuk proses pembelian tanah di Mekah yang kini tengah melalui tahapan dari Royal Commission of Mekah,” ujar Rosan kepada media.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan baru, pihak asing kini diizinkan memiliki tanah dengan status hak milik (freehold) di wilayah Makkah sesuatu yang sebelumnya tidak diperkenankan dalam sistem hukum Arab Saudi.

“Ini untuk pertama kalinya aturan diubah sehingga memungkinkan pihak asing memiliki lahan hak milik di Makkah,” jelasnya.

Kebijakan tersebut akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026. Dalam laporan tersebut, Rosan juga menyampaikan bahwa terdapat delapan plot tanah yang telah ditawarkan, dengan jarak yang bervariasi dari Masjidilharam, mulai dari satu kilometer hingga lokasi yang berdekatan langsung. “Prosesnya sedang kami ikuti. Beberapa lahan bahkan sangat dekat dengan Masjidilharam,” ujarnya.

Menteri Rosan menambahkan, pihak Arab Saudi meminta Indonesia menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang, tanpa adanya persyaratan tambahan atau bentuk barter kebijakan.

“Ini adalah hasil dari permintaan langsung Presiden kepada Putra Mahkota MBS yang telah disetujui, menunjukkan keseriusan dan langkah nyata dari diplomasi strategis kita,” tegasnya.

Proyek ini akan dipimpin oleh Danantara, dan setiap plot memiliki karakteristik yang berbeda dari segi luas dan harga. “Luasnya bervariasi, dari sekitar 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare. Semakin luas, biasanya lokasinya sedikit lebih jauh dari pusat,” ungkap Rosan.

Mengenai lahan yang masih ditempati penduduk, ia memastikan bahwa pembebasan dan relokasi menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. “Ini proyek yang sangat mulia, diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden, dan diharapkan bisa memberi manfaat besar, khususnya bagi jamaah haji dan umrah Indonesia ke depan,” tutup Rosan.

(BPMI Setpres)