- Oleh Wandi
- Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:06 WIB
: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menggelar pertemuan strategis di Jakarta, Rabu (2/7/2025)./Foto Istimewa/Humas BPJPH
Jakarta, InfoPublik — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menggelar pertemuan strategis di Jakarta, Rabu (2/7/2025), guna memperkuat kolaborasi dalam pengembangan wisata ramah muslim melalui program sertifikasi halal.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenpar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dan membahas sinergi program antar-kementerian, khususnya integrasi program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) BPJPH dengan pengembangan desa wisata oleh Kemenp.
"BPJPH punya program satu juta sertifikat halal gratis tahun ini bagi pelaku UMK. Sementara Kemenparekraf membina lebih dari 6.000 desa wisata. Ini peluang sinergi yang strategis dalam mendukung ekosistem wisata ramah muslim," ujar Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengoptimalkan potensi Indonesia di sektor industri halal dan pariwisata muslim. Ia menyebut ada lebih dari 100 ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan sekitar 64 juta pelaku usaha yang dapat digerakkan dalam program ini.
"Kita akan maksimalkan sertifikasi halal pada produk-produk di kawasan destinasi wisata, sekaligus mendorong branding wisata halal Indonesia di tingkat global," tegasnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi tersebut. Ia menyebut pihaknya siap mendampingi BPJPH dalam kunjungan ke sedikitnya 20 desa wisata, dengan target menyasar lebih dari 6.100 desa wisata binaan.
"Kami sangat antusias bekerja sama dengan BPJPH. Ini akan jadi langkah awal kita dalam memastikan produk halal tersedia secara luas di destinasi wisata," ujarnya.
Widiyanti juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan guna mengembalikan posisi Indonesia sebagai destinasi utama wisata ramah muslim di dunia.
"Kita perlu rakor lintas stakeholder dan harus lebih agresif untuk mencapai target ini," tandasnya.