Penanganan Polio dan Imunisasi Nasional di Maluku Utara, Ini Rekomendasi WHO

: Kegiatan penyampaian hasil Outbreak Response Assessment/OBRA di Maluku Utara oleh Tim di Asrama Haji Transit Ternate, Kamis (5/12/2024)


Oleh MC KOTA TIDORE, Senin, 9 Desember 2024 | 05:50 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 386


Ternate, InfoPublik – Koordinasi lintas sektor sangat penting dalam upaya mengantisipasi dan menghadapi ancaman wabah penyakit.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan evaluasi hasil Outbreak Response Assessment (OBRA) atau Penilaian Respon Kasus Luar Biasa (KLB) di Provinsi Maluku Utara digelar di Aula Raudah Asrama Haji Transit Ternate, Kamis (5/12/2024).

Penilaian dilakukan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan, dengan fokus pada pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di wilayah tersebut.

Kegiatan ini melibatkan tim asesmen dari WHO, UNICEF, WCO, dan Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Imunisasi.

Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Keith Feldon dari WHO yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi wabah.

“Kami merekomendasikan untuk mengadopsi pendekatan whole of society seperti respons COVID-19, mengoptimalkan Tim Gerak Cepat (TGC) di semua tingkat, serta memberikan dukungan lintas sektor kepada gubernur, bupati, dan wali kota saat pelaksanaan SIA (Supplementary Immunization Activities),” ujar Feldon.

Dia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sensitivitas surveilans melalui pelatihan, orientasi, desk review, dan sesi penyegaran bagi tenaga kesehatan. Feldon menambahkan bahwa fasilitas kesehatan swasta juga perlu dilibatkan untuk memperkuat sistem surveilans di tingkat lokal.

Dalam hal pelaksanaan PIN Polio, Feldon merekomendasikan alokasi anggaran khusus untuk mendukung imunisasi.

Jika terjadi wabah polio berikutnya, metode imunisasi dari rumah ke rumah dianggap ideal. Namun, jika itu tidak memungkinkan, diperlukan pembukaan pos imunisasi sementara yang lebih nyaman bagi masyarakat.

“Rencana strategis juga harus disusun untuk menjangkau populasi sulit dijangkau. Pelaksanaan PIN perlu singkat, tepat waktu, terfokus, dan sesuai pedoman nasional, dengan mop up di wilayah yang membutuhkan,” tambah Feldon.

Supervisi dan monitoring berkala oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas juga menjadi salah satu rekomendasi penting untuk memastikan pelaksanaan PIN yang efektif.

Selain itu, lingkungan imunisasi rutin, komunikasi, sosial mobilisasi, serta pengelolaan vaksin menjadi poin-poin yang ditekankan untuk keberhasilan program.

Setelah penyampaian rekomendasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang akan diimplementasikan pada pelaksanaan PIN di masa mendatang.

Evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat respons Maluku Utara terhadap polio, memastikan cakupan imunisasi yang lebih luas, dan mencegah terjadinya wabah di masa depan. (Ng/MC Tidore)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB GUNUNG MAS
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:00 WIB
Program Cek Kesehatan Gratis: Gunung Mas Jadi Contoh Implementasi di Kalteng
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:09 WIB
Bupati Lumajang: Posbindu Bukan Sekadar Layanan, Tapi Gerakan Sosial
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:06 WIB
Pemkab Lumajang Hadirkan Layanan Kesehatan Jemput Bola ke Desa
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 10:20 WIB
3.645 Honorer Pemkot Ternate Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 20:57 WIB
Tingkatkan Kewaspadaan. Gorontalo Gelar Rakortek untuk Cegah Potensi Wabah
-->