- Oleh Tri Antoro
- Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:14 WIB
:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Jumat, 13 Desember 2024 | 19:56 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 266
Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada Selasa (10/12/2024).
Acara ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, dengan fokus utama pada ketahanan pangan, swasembada energi, transformasi ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam pidato resminya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penggunaan APBN secara fokus dan efisien. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran harus diarahkan untuk program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus memiliki lumbung pangan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Konsep ini adalah warisan kearifan nenek moyang yang harus kita hidupkan kembali dengan memanfaatkan setiap lahan produktif di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan mempertahankan produksi beras di tengah tantangan perubahan iklim, seperti El Nino dan La Nina.
Dalam bidang energi, Presiden optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada energi 100 persen melalui pengembangan sumber energi terbarukan dan hilirisasi komoditas.
“Kita akan mengolah semua komoditas di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi,” tegas Prabowo.
Berbeda dengan banyak negara lain yang mengalokasikan anggaran terbesar untuk pertahanan, Indonesia memilih pendidikan sebagai prioritas utama.
“Pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan. Kita akan fokus pada pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) untuk mempersiapkan generasi masa depan yang kompetitif,” tambahnya.
Presiden juga memperkenalkan e-Katalog versi 6, yang mulai 1 Januari 2025 wajib digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasa.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menyambut positif arahan Presiden. Ia menegaskan komitmen Kalimantan Barat untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat.
“Kalimantan Barat siap berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kami akan terus mendorong implementasi program prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Harisson.
Harisson juga menyoroti pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dalam APBN Tahun 2025, total belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun, difokuskan pada:
Program unggulan 2025 yang diakomodasi melalui APBN meliputi:
(adpim)