Pj Sekda Kalbar: Fokus Pelayanan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan pada 2025

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memulai tahun 2025 dengan Apel Gabungan Awal Tahun yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, di Halaman Kantor Gubernur, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar, Senin (6/1/2025).

Apel yang diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan ASN Pemprov Kalbar ini menjadi momentum awal untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik menuju Kalbar yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

"Bekerja adalah ibadah dan pengabdian. Mari kita laksanakan dengan keikhlasan dan kesungguhan. Saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2025. Semoga ini menjadi awal yang baik dalam menyongsong tantangan dan peluang baru," ujar Mohammad Bari.

Pj Sekda menekankan bahwa ASN dituntut bekerja dengan penuh tanggung jawab dan harus meningkatkan:

• Kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan
• Efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan
• Pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat

"Terima kasih atas kinerja maksimal selama tahun 2024. Pemprov Kalbar telah menorehkan berbagai prestasi dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat serta masyarakat, termasuk suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang aman dan demokratis," tambahnya.

Pj Sekda juga melaporkan keberhasilan Pemprov Kalbar dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024:

• Realisasi pendapatan mencapai 100,56 persen, yaitu Rp6,45 triliun dari target Rp6,42 triliun.
• Realisasi belanja mencapai 94,77 persen, yaitu Rp6,27 triliun dari total anggaran Rp6,61 triliun.

"Tahun 2025, kinerja tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Sejalan dengan kebijakan nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Pemprov Kalbar akan berfokus pada:

• Ketahanan pangan
• Pembangunan infrastruktur
• Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal
• Peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan

"Seluruh OPD harus siap beradaptasi dengan kebijakan prioritas pemerintah pusat agar benar-benar berdampak bagi masyarakat," lanjutnya.

Pj Sekda menutup arahannya dengan menegaskan bahwa dua aspek utama harus ditingkatkan dalam menjalankan amanah pemerintahan: Pertama, disiplin jadi fondasi utama dalam bekerja, bukan hanya kehadiran tepat waktu tetapi juga tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas. Kedua, kinerja dengan berorientasi pada hasil dari kerja keras, kerja sama, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"APBD 2025 telah disusun tepat waktu. Kita harus memastikan program yang direncanakan benar-benar konkret, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

(rfa/irf/ica)