Realisasi APBD Maluku Utara 2024: Pendapatan Turun, Belanja Terkontraksi

Sofifi, InfoPublik – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, mengungkapkan bahwa kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara tahun 2024 mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga Desember 2024, realisasi pendapatan APBD mencapai Rp14.008,53 miliar dari pagu Rp14.769,67 miliar, sementara realisasi belanja sebesar Rp10.703,73 miliar dari pagu Rp16.203,78 miliar, turun 11,01 persen secara tahunan (yoy).

Enam jenis belanja terbesar mendominasi penggunaan APBD, yaitu:

1. Belanja gaji dan tunjangan ASN.
2. Belanja barang.
3. Belanja bantuan keuangan.
4. Belanja jasa.
5. Belanja modal jalan dan jembatan.
6. Belanja perjalanan dinas.

Dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi daerah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Desember 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 8,57 persen (yoy) dengan total penyaluran mencapai Rp574,49 miliar.

“Kabupaten Halmahera Utara menjadi wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi dibandingkan daerah lainnya,” ujar Tunas melalui keterangan pers yang diterima Jumat (24/1/2025).

Sebaliknya, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menunjukkan pertumbuhan 11,12 persen (yoy) dengan total Rp3.713,48 juta yang disalurkan kepada 729 debitur. Penyaluran UMi di luar Kota Ternate sebagian besar dikelola oleh sektor pegadaian.

Fenomena gagal salur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik) tahun anggaran 2024 menjadi salah satu tantangan yang dihadapi beberapa daerah di Maluku Utara. Hal ini disebabkan oleh dokumen penyaluran yang belum lengkap, capaian output proyek yang tidak memenuhi syarat, dan keterlambatan dalam melengkapi dokumen administrasi.

Akibatnya, sejumlah daerah seperti Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Halmahera Utara harus melanjutkan proyek tersebut menggunakan APBD tahun 2025.

“Beberapa kendala teknis ini menyebabkan proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga membutuhkan pembiayaan lanjutan dari APBD,” jelas Tunas.

Tunas menegaskan bahwa sinergi APBN dan APBD telah dioptimalkan untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan di Maluku Utara. Meski terdapat sejumlah tantangan, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efektif dan transparan.

Nita/MC Tidore