- Oleh Wandi
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:57 WIB
: Kegiatan Rembuk stunting Tahun 2025 dilaksanakan oleh Bappeda Banten di Aula Bappeda Provinsi Banten, Kamis (27/2/2025). Gambar oleh Biro Adpimpro Setda Provinsi Banten.
Oleh MC PROV BANTEN, Jumat, 28 Februari 2025 | 16:09 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 384
Serang, InfoPublik – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten menggelar Rembuk Stunting Tahun 2025 sebagai upaya membangun komitmen bersama dalam menekan prevalensi stunting.
Kegiatan ini menjadi platform diseminasi informasi dan penguatan kolaborasi antarsektor guna mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Banten.
"Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi semua pihak untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Provinsi Banten," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, saat membuka acara di Aula Bappeda, Kota Serang, Provinsi Banten pada Kamis (27/2/2025).
Dalam forum ini, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, dan perwakilan sektor nonpemerintah. Komitmen tersebut akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
"Melalui forum ini, kita mengevaluasi capaian dan tantangan program penanganan stunting, sekaligus memastikan intervensi yang lebih efektif dan berbasis bukti," jelas Nana Supiana.
Menurutnya, langkah konkret yang dibahas dalam rembuk ini tidak hanya menitikberatkan pada anak yang mengalami stunting. Tetapi meliputi pencegahan sejak dini dengan fokus pada keluarga berisiko stunting, ibu hamil, serta pola asuh anak yang lebih baik.
"Intervensi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan gizi ibu hamil, edukasi pola asuh anak, hingga pemerataan akses kesehatan di seluruh daerah," tambahnya.
Selain itu, Rembuk Stunting Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani, menegaskan bahwa Rembuk Stunting tahun ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja intervensi penurunan stunting yang lebih terintegrasi.
"Kami mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi konkret untuk menurunkan angka stunting secara efektif," ujar Mahdani.
Ia juga menambahkan bahwa langkah yang dibahas dalam rembuk ini selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Banten.
"Kita harus memastikan bahwa target penurunan stunting nasional dapat tercapai melalui upaya terintegrasi di daerah," katanya.
Dengan adanya rembuk ini, diharapkan Provinsi Banten dapat semakin mempercepat pencapaian target penurunan stunting, sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
(Mills/MC Prov Banten)