Gubernur Riau Instruksikan Inovasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pekanbaru, InfoPublik – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau berinovasi dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak kendaraan bermotor. Langkah ini merupakan bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala UPT Bapenda Provinsi Riau, yang berlangsung di Aula Kantor Bapenda, Kota Pekanbaru pada Kamis (20/3/2025).

“Sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan masih bisa kita gali lebih dalam. Itu yang harus dimaksimalkan,” ungkap Abdul Wahid.

Ia juga melakukan kunjungan langsung ke layanan pembayaran pajak di Samsat Simpang Tiga dan berdialog dengan petugas serta wajib pajak. Gubernur Riau mengapresiasi peningkatan kualitas layanan yang telah dilakukan, namun menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh terutama pada sistem pembayaran digital.

“Saya lihat langsung pelayanan di Samsat. Saya minta pembayaran digital lebih dioptimalkan. Jangan sampai masyarakat kesulitan hanya karena persoalan teknis,” tegasnya.

Gubernur Riau juga menyoroti kendala di lapangan, seperti wajib pajak yang tidak membawa KTP. Ia telah berkoordinasi dengan Kapolda Riau dan Dirlantas Polda Riau agar sistem bisa menyesuaikan dengan data kependudukan secara online, mengingat data KTP sudah dapat diakses secara digital.

“Masih banyak masyarakat yang enggan bayar pajak karena prosedur rumit dan jarak yang jauh. Maka saya minta UPT aktif jemput bola, lakukan sosialisasi, bahkan bisa buka posko di masjid atau kantor desa,” imbuhnya.

Menurutnya, inisiatif pelayanan yang fleksibel seperti sistem door to door dan Samsat keliling merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

“Saya sudah minta mobil Samsat keliling dijalankan kembali. Tidak boleh lagi ada keluhan bahwa bayar pajak itu susah,” tegas Gubernur Riau.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendongkrak penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan, sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

(Mediacenter Riau/wjh)