Gubernur Riau Usulkan Pulau Rupat Jadi KEK, Ini Respons Menko Perekonomian

Jakarta, InfoPublik – Gubernur Riau, Abdul Wahid, memaparkan potensi besar sumber daya alam (SDA) Pulau Rupat di Provinsi Riau. Atas dasar hal tersebut, Pulau Rupat layak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Wahid menjelaskan bahwa Riau memiliki berbagai komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, kelapa dalam, sagu, karet, hutan tanaman industri (HTI), serta kopi liberika yang berpotensi besar di Kepulauan Meranti.

“Jika potensi ini diintegrasikan dan diolah secara optimal, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja,” ujar Wahid.

Ia menegaskan bahwa menjadikan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional bukanlah hal yang sulit jika didukung oleh kebijakan pemerintah pusat.

Sebagai langkah konkret, Wahid mengusulkan pengembangan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, sebagai KEK. Selain itu, ia juga menawarkan pengembangan kawasan logistik perkapalan di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang memiliki potensi garis pantai dan kandungan mineral silika untuk mendukung industri.

Ia turut mengusulkan kawasan ekonomi Bukit Batu dengan potensi lahan sekitar 8.000 hektare, serta pengembangan Pulau Burung sebagai kawasan industri berbasis kelapa, pertanian terpadu, dan pusat industri halal.

“Jika seluruh kawasan ini berkembang, maka Riau akan mengalami pertumbuhan ekonomi luar biasa,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyambut baik inisiatif dari Pemprov Riau. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat terbuka terhadap gagasan daerah, namun mengingatkan bahwa keberhasilan KEK sangat bergantung pada kesiapan sektor industri utama sebagai pilar kawasan.

“Jika industrinya sudah siap, KEK akan berkembang cepat. Maka itu perlu dipastikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Airlangga juga menekankan pentingnya posisi strategis Riau di Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama adalah bersaing dengan provinsi lain yang juga mengajukan KEK namun gagal karena keterbatasan infrastruktur dan kesiapan lahan.

“Pemda harus jeli memilih lokasi terbaik, dan memastikan kesiapan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, serta lahan matang agar dapat bersaing secara global,” jelasnya.

Airlangga mendorong Pemprov Riau untuk menyusun studi kelayakan yang komprehensif, lengkap dengan regulasi pendukung dan komunikasi aktif dengan Dewan Nasional KEK dan tim khusus.

“Silakan berkoordinasi dengan Dewan Nasional KEK. Namun sebelum itu, siapkan studi kelayakan yang matang dan mampu bersaing secara internasional,” tutupnya.

(Mediacenter Riau/Alw)