Bupati Malinau: Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor, dalam Layanan Publik dan Fasilitas Kesehatan

Malinau, InfoPublik – Bupati Malinau Wempi W. Mawa, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dalam layanan publik dan fasilitas kesehatan. Wempi meminta seluruh petugas di masing-masing satuan tugas pelayanan agar terus berkoordinasi dengan kepala desa, camat, hingga Rumah Sakit Pratama, guna memastikan fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk pengecekan terhadap distribusi obat agar tidak kedaluwarsa dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Demikian pernyataan itu disampaikannya saat memimpin zoom meeting bersama jajaran aparatur di tingkat kecamatan, desa, RT, serta petugas kesehatan dari Rumah Sakit Pratama, Puskesmas, dan Pustu se-Kabupaten Malinau, Kamis (8/5/2025). Kegiatan ini berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Malinau.

“Jika ada pelayanan yang tidak optimal, camat wajib memastikan seluruh pegawai berada di tempat tugasnya. Jika tidak, harus dilaporkan. Jika tidak ada laporan, maka camat ikut bertanggung jawab,”imbuhnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan stunting di wilayah desa. Ia menegaskan bahwa saat ini bukan hanya soal penanganan, tetapi bagaimana upaya preventif dilakukan secara maksimal.

“Saya yakin petugas kesehatan tahu langkah-langkahnya. Edukasi kepada masyarakat sangat penting. Kita tidak menargetkan perawatan, melainkan pencegahan. Jangan sampai ada penambahan kasus TBC atau penyakit lainnya. Semua harus ditangani secara tuntas,”ujarnya.

Dalam pertemuan itu, dirinya juga menyampaikan Kabupaten Malinau kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sumber Daya Manusia atas keberhasilannya mencegah kemiskinan ekstrem. Namun, ia mengingatkan bahwa kemiskinan masih ada dan harus diatasi.

“Kita tidak boleh punya pola pikir mempertahankan kemiskinan. Jangan ajarkan masyarakat kita untuk bergantung pada bantuan. Tujuan kita adalah menciptakan kemandirian, dan itu dimulai dari perilaku sehat,” katanya.

Dirinya juga mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai peruntukan dan diawasi dengan ketat oleh camat, kepala desa, dan ketua RT. Pihaknya menegaskan, jika angka kemiskinan bertambah di desa, maka seluruh pihak ikut bertanggung jawab.

“Kalau kepala desa gagal mensejahterakan rakyat, maka bupatinya juga gagal. Oleh karena itu, semua harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jika ada pegawai negeri yang tidak ingin mengabdi, silakan buat pernyataan pengunduran diri,”imbuhnya.

Upayanya yang terus dilakukan untuk menambah kuota ASN dan memperjuangkan nasib tenaga kontrak dan honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK.

Secara khusus, Bupati mendorong agar tenaga kesehatan aktif melakukan kunjungan rumah untuk memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan keinginannya agar dokter dapat ditugaskan hingga ke tingkat desa.

“Kalau bisa, pasien ditangani langsung di Pustu atau Puskesmas. Rujukan adalah opsi terakhir. Jika dirujuk, maka biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemda melalui BPJS daerah,” jelasnya.

Bupati menekankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta keterlibatan semua pihak dalam menjaga lingkungan, terutama melalui penyuluhan dan pembiasaan budaya hidup sehat sejak dini, baik di rumah maupun sekolah.

“Kebersihan adalah cerminan hati. Ajak tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga. Mari kita bangun generasi sehat hari ini agar mereka bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan,”tambahnya. (MC Kab. Malinau/Eyv)