Gubernur Gorontalo Serukan Mitigasi Dampak Sosial dan Lingkungan dari Operasi Pertambangan

Gorontalo, InfoPublik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyuarakan kekhawatiran serius tentang dampak operasi industri pertambangan yang akan dimulai awal 2026. Dalam Musrenbang Regional Sulawesi sekaligus penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029, Gusnar mengingatkan pentingnya antisipasi menyeluruh terhadap perubahan sosial dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul.

"Kami menyaksikan bagaimana pertambangan bisa mengubah wajah ekonomi daerah, tapi juga membawa konsekuensi serius bagi lingkungan dan struktur sosial masyarakat," tegas Gusnar di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin (19/5/2025).

Ia mengkhawatirkan peralihan massal tenaga kerja dari sektor pertanian ke pertambangan yang bisa mengganggu ketahanan pangan daerah.

Pengalaman Morowali di Sulawesi Tengah menjadi pembelajaran berharga bagi Gorontalo. "Kami tidak ingin mengulang kesalahan yang sama dengan melihat kerusakan lingkungan terjadi di sini," ujar Gusnar sembari menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasi pertambangan.

Ia mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, untuk bersama-sama menciptakan model pertambangan berkelanjutan di Gorontalo.

Di tengah potensi lonjakan ekonomi dari sektor pertambangan, Gubernur justru mendorong penguatan hilirisasi pertanian sebagai penyeimbang. "Kami produsen jagung utama, tapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain karena kurangnya industri pengolahan," keluhnya.

Gusnar meminta dukungan konkret Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas untuk menarik investasi di sektor hilir pertanian.

Isu transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan 20 persen juga menjadi perhatian khusus. "Kami perlu mekanisme perhitungan yang jelas dan akuntabel agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat Gorontalo," tegas Gusnar.

Pemerintah provinsi saat ini sedang menyusun protokol pengawasan produksi pertambangan untuk memastikan pembagian yang adil. (mcgorontaloprov/mila/simg25)