Pemkab Toba Terima Aspirasi Tenaga Honor

Toba, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Toba, Sumatra Utara, menerima aspirasi puluhan perwakilan Forum Honorer Toba Bersatu (FHTB) yang mempertanyakan masa depan pekerjaan mereka di Pemerintahan Kabupaten Toba. Kehadiran perwakilan FHTB ini disambut Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus didampingi Asisten III Verry Napitupulu, Asisten I Eston Sihotang dan Kepala BPKSDM Dicky Tampubolon di Ruang Rapat Staf Ahli Kantor Bupati Toba.

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus mengakui bahwa kinerja para tenaga honor di Kabupaten Toba selama ini sangat baik.

"Pekerjaan kami bagus karena kalian. Pemkab sangat membutuhkan kalian. Jika ada kewenangan Kabupaten untuk mengangkat kalian, pasti kami angkat apalagi yang sudah lama mengabdi," kata Wakil Bupati Toba pada Selasa (20/5/2025).

Sekretaris FHTB Imanuel Napitupulu, menyampaikan tiga poin aspirasi mereka, yakni:

1. Meminta Pemerintah Kabupaten Toba untuk memohon kepada pemerintah pusat untuk formasi tambahan sesuai kualifikasi pendidikan tenaga honorer yang telah ujian tahap I status R3 yang tidak mendapat formasi sebanyak 306 orang.
2. Menyelesaikan penataan tenaga honorer dengan memperhitungkan masa pengabdian yang lebih lama menyesuaikan kuota yang akan diberikan dalam penataannya oleh Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Meminta Pemerintah Kabupaten Toba untuk tidak mengangkat tenaga non-ASN atau nama lainnya sesuai peraturan yang telah diterbitkan sampai tertatanya semua pegawai non-ASN yang bekerja di Kabupaten Toba selesai menjadi PPPK semuanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Toba menyatakan bahwa Pemkab Toba akan memperjuangkan nasib para tenaga honorer dengan menyurati pemerintah pusat untuk meminta penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Nah, kita surati nanti pemerintah pusat supaya kuota untuk itu," katanya.

Terkait soal permintaan tenaga honorer agar mengutamakan tenaga honor yang sudah lebih lama mengabdi, Audi menyatakan bahwa sesungguhnya hal tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau itu memang bukan kewenangan di kita tetapi bagaimanapun tuntutan mereka ini akan kita sampaikan ke pusat," lanjut mantan Sekda Toba ini.

Sedangkan untuk permintaan ke tiga agar Pemkab Toba tidak lagi mengangkat tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sebutan lainnya di lingkungan Pemkab Toba, Audi menegaskan bahwa Pemkab Toba telah berkomitmen untuk melakukan hal tersebut.

"Kalau itu kita komit dan hingga saat ini kita sudah tidak lagi mengangkat tenaga honorer yang baru, karena sudah ada edaran dari bupati sebelumnya supaya tidak mengangkat tenaga honorer," tegas dia.

Ia juga menanggapi aspirasi sejumlah tenaga honorer yang dinyatakan lulus pada ujian tahap I juga mempertanyakan waktu penyerahan Surat Keputusan (SK).

"Semoga di bulan Juni mereka akan menandatangani kontrak kerja dan selanjutnya nanti disusul pemberian SK sebagai P3K," ujar Wakil Bupati Tioba.(MC Toba alex/rik)