Kendala IT hingga Data tak Valid, Ini Biang Macetnya TPG Guru di Riau

Pekanbaru, InfoPublik — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau melaporkan bahwa hingga 30 April 2025, sebanyak 22.817 guru telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan total nilai mencapai Rp278,26 miliar. Angka ini masih sekitar separuh dari total pagu anggaran sebesar Rp2,13 triliun untuk tahun 2025.

Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan bahwa jika diasumsikan penyaluran dilakukan merata setiap triwulan, maka dana sebesar Rp531,85 miliar perlu disalurkan per triwulan untuk 43.611 guru penerima TPG di wilayah Riau.

Meski demikian, hingga akhir April, masih banyak guru yang belum menerima hak mereka. Penyebab utamanya adalah belum lengkapnya data, seperti nama dan nomor rekening, yang harus diajukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, ketidaksesuaian data antara sistem juga menjadi kendala utama.

“Validitas dan kelengkapan data menjadi kunci dalam percepatan penyaluran TPG. Banyak kendala teknis yang memengaruhi waktu pencairan,” ujar Heni melalui keterangan yang diterima pada Sabtu (24/5/2025).

Penelitian yang dilakukan DJPb Riau melalui survei terhadap guru yang sudah dan belum menerima TPG Triwulan I 2025 menunjukkan bahwa 60 persen responden percaya keterlambatan pencairan berdampak negatif terhadap motivasi mengajar.

Lebih lanjut, hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan kuat antara motivasi guru dan kualitas pendidikan, dengan nilai korelasi sebesar 0,75. Ini menandakan bahwa semakin tinggi motivasi guru, maka semakin baik pula kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Dari 1.661 guru yang menjadi responden, sebanyak 40 persen menyadari adanya perbedaan waktu pencairan TPG antarkabupaten/kota, yang menimbulkan rasa ketidakadilan, khususnya antara guru ASN dan non-ASN.

Adapun tiga faktor utama yang menghambat penyaluran TPG adalah:

1. Permasalahan sistem IT
   Sebanyak 50 persen responden mengeluhkan ketidaksesuaian data antara Dapodik dan Info GTK, terutama di wilayah Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti.
2. Kinerja server Info GTK
   Sekitar 30 persen responden menyebut server sering bermasalah saat diakses secara massal, terutama di Kuantan Singingi dan Dumai.
3. Kesalahan verifikasi rekening
   Sebanyak 20 persen responden menyoroti lambatnya proses validasi atau kesalahan input data, seperti yang terjadi di SDN 009 Petalongan.

Sebagai langkah solutif, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah telah membuka hotline pengaduan khusus bagi guru yang belum menerima TPG. Saluran ini diharapkan dapat mempercepat proses pemetaan dan validasi data.

Selain itu, Kemendikdasmen juga tengah melakukan pembaruan sistem aplikasi Info GTK, agar guru dapat memperbarui data mereka secara mandiri.

“Diperlukan sinergi semua pihak, baik pusat maupun daerah, agar TPG bisa tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tapi menyangkut semangat dan kualitas pendidikan di daerah,” tutup Heni.

(Mediacenter Riau/bts)