Gubernur Riau: Standar Harga Kelapa Penting untuk Lindungi Petani

Pekanbaru, InfoPublik — Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola dan tata niaga komoditas kelapa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Riau.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa Provinsi Riau, yang berlangsung di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Senin (26/5/2025).

“Tata kelola sangat penting, terutama dalam pengelolaan perairan. Lahan kelapa kita dekat dengan laut, jadi ini tidak bisa diabaikan,” ujar Abdul Wahid.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti perlunya perbaikan tata niaga agar petani mendapatkan harga jual yang layak. Ia menekankan pentingnya standar harga kelapa di tingkat petani guna menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan.

“Tata niaga penting supaya harga jual kelapa menguntungkan bagi petani. Harus ada standar harga agar ekosistemnya terbentuk dan petani bisa sejahtera,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa perhatian pemerintah terhadap komoditas kelapa masih relatif rendah dan berharap keberadaan satuan tugas bisa mendorong intervensi pemerintah yang lebih besar.

“Perhatian pemerintah masih minim. Dengan adanya satgas, saya berharap akan lebih banyak lagi dukungan konkret dari pemerintah,” tambahnya.

Staf Khusus Menteri PPN RI sekaligus Ketua Satgas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono, menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Riau.

Ia menegaskan pentingnya menyiapkan peta jalan (road map) agar kelapa tidak mengalami nasib penurunan nilai seperti komoditas lainnya.

“Harga kelapa memang sedang bagus, tapi kalau tata kelolanya tidak diperbaiki, nanti bisa habis. Kita harus siapkan road map dan standar harga agar petani tidak dirugikan,” tegasnya.

Ia berharap, ke depan kelapa bisa menjadi komoditas unggulan nasional sebagaimana kelapa sawit, dengan dukungan regulasi dan sistem yang kuat.

“Kami terus menyusun program tata kelola yang dapat diimplementasikan langsung. Jika ada kendala di lapangan, pemerintah daerah jangan ragu menghubungi kami,” tutupnya.

(Mediacenter Riau/mrs)