APBD Riau Harus Menyentuh Rakyat, Bukan Sekadar Belanja Pegawai

Pekanbaru, InfoPublik – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap realisasi fisik dan keuangan APBD 2025 guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program prioritas.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Riau Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Senin (26/5/2025).

Menurut Wahid, pelaksanaan evaluasi secara berkala oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi langkah krusial untuk memastikan program yang direncanakan berdampak langsung pada masyarakat serta menjaga keseimbangan antara belanja fisik dan keuangan.

“Saya ingin kegiatan evaluasi ini dilakukan secara berkala agar progres realisasi APBD bisa cepat dan tepat tercapai. Kita tidak ingin mengulang pengalaman 2024, di mana pemerintah harus menanggung utang dengan pihak ketiga,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar program kerja OPD tidak hanya bersifat formalitas atau seremonial. Setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus memiliki nilai manfaat yang konkret. Wahid menolak model pembiayaan program yang tidak proporsional, seperti 80 persen untuk perjalanan dinas dan hanya 20 persen untuk pengadaan fisik.

“Program yang hanya mengakomodasi perjalanan dinas tanpa substansi tidak ada lagi tempatnya. Semua harus jelas tujuannya, manfaatnya, dan akuntabilitasnya,” katanya.

Sebagai bentuk pengendalian, Wahid menginstruksikan agar anggaran perjalanan dinas dikelola secara terpusat di sekretariat masing-masing OPD. Hal ini bertujuan agar kepala dinas dapat mengawasi penggunaan anggaran secara lebih terukur dan selektif.

Gubernur juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan penyortiran terhadap seluruh usulan kegiatan. Kegiatan yang disetujui harus memiliki urgensi tinggi, mendukung pembangunan daerah, dan disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang realistis.

Untuk tahun 2025, pemerintah Provinsi Riau memprioritaskan tiga sektor utama: perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan. Tiga sektor tersebut dianggap sebagai pelayanan dasar yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Untuk sektor lain bukan berarti tidak penting, tetapi sifatnya lebih ke arah stimulan. Kita akan fokus pada program yang benar-benar urgen dan menyentuh kebutuhan warga,” jelas Wahid.

(Mediacenter Riau/wjh)