BBM Bersubsidi Tak Cukup Lagi, Asosiasi Nelayan Gorontalo Duduk Bareng DKP

Bone Bolango, InfoPublik  —Persoalan krisis BBM bersubsidi yang melanda nelayan Gorontalo akhirnya dibahas secara serius dalam pertemuan antara Asosiasi Pemerhati Nelayan dan Pedagang Ikan Provinsi Gorontalo dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.

Pertemuan yang digelar Senin (26/5/2025) itu menjadi wadah bagi nelayan untuk menyampaikan keluhan sekaligus mencari solusi atas ketidakcukupan pasokan BBM bersubsidi yang vital bagi operasional mereka di laut.

Dipimpin Ketua Asosiasi Sarlis Mantu atau yang akrab disapa Om Ungke, rombongan nelayan dan pedagang ikan menyoroti sejumlah masalah krusial.

Salah satunya adalah belum adanya realisasi usulan tambahan kuota BBM dari Pertamina, padahal kebutuhan terus meningkat seiring meluasnya area penangkapan ikan.

Mereka juga mengeluhkan penyusutan kuota BBM yang dikelola Koperasi SPDN Tenda dari 150 kiloliter per bulan menjadi hanya 96 kiloliter, meski konsumsi riil sebelumnya sekitar 80 kiloliter dan tidak pernah habis sepenuhnya.

Permasalahan semakin kompleks dengan bertambahnya jumlah kapal, terutama Kapal Mandar, yang tidak tercatat dalam usulan kuota awal.

Hal itu menciptakan ketimpangan antara kebutuhan aktual dan ketersediaan BBM.

Menanggapi hal tersebut, DKP Gorontalo melalui Pelaksana Harian (Plh.) Kepala DKP Misran Lasantu menyatakan, kesiapan untuk mengambil langkah konkrit.

DKP meminta pengelola SPDN Tenda segera melaporkan penambahan kapal ke Pertamina dan menyelesaikan administrasi permohonan tambahan kuota.

Selain itu, dinas berencana melakukan pendataan ulang kapal baru tahun 2025, termasuk kapal non-terdaftar seperti Kapal Mandar, untuk memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran.

Solusi lain yang diusulkan adalah pemindahan sebagian kuota BBM dari SPBU Talumolo dan SPBU Inengo ke SPDN Tenda agar penyaluran lebih merata. DKP juga siap memberikan rekomendasi resmi berisi daftar kapal yang membutuhkan BBM untuk memperkuat pengajuan kuota.

Misran Lasantu menegaskan komitmen DKP dalam mendorong penyelesaian masalah itu.

“Kami akan memfasilitasi komunikasi antara koperasi dan Pertamina, serta memastikan transparansi data agar kebutuhan nelayan terpenuhi secara adil,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi pesisir Gorontalo, sehingga kepentingan nelayan harus diprioritaskan.(mcgorontaloprov/yanto)