Probolinggo Waspada Konflik Sosial, Wawali Pimpin Rapat Koordinasi Mei 2025

Probolinggo, InfoPublik – Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial untuk periode Mei 2025, Selasa pagi (27/5/2025). Rapat ini digelar di Ruang Command Center Pemkot Probolinggo dan diikuti oleh unsur Forkopimda, termasuk Wakapolres Kompol Didid Wahyu Agustyawan dan Jaksa Fungsional Kejari Nani Susilowati, serta para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah.

Rakor ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Probolinggo.

Salah satu isu yang disorot Wakil Wali Kota adalah pemasangan kabel dan tiang jaringan wifi yang dinilai semrawut dan tidak tertata di sejumlah wilayah. Ia meminta peran aktif camat, lurah, dan pengurus RT/RW untuk melaporkan pemasangan ilegal atau tidak berizin kepada instansi berwenang.

“Kabel dan tiang jaringan ini makin banyak dan sembarangan. Kita tidak anti kemajuan teknologi, tapi tetap harus sesuai aturan dan tidak membahayakan lingkungan,” tegas Ina.

Menjelang perayaan Iduladha 1446 H, Pemkot juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap hewan kurban. Wakil Wali Kota meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan hewan yang diperdagangkan maupun disembelih memenuhi standar kesehatan dan kelayakan konsumsi.

“Kita ingin memastikan daging yang dikonsumsi aman. Pencegahan penyakit zoonosis harus jadi prioritas,” ucapnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan perlunya pendekatan mediasi, edukasi, dan pembinaan dalam menyikapi potensi gangguan sosial. Ia mengingatkan agar instansi terkait tidak langsung represif, tetapi terlebih dahulu membangun komunikasi efektif dengan pihak-pihak yang terlibat konflik.

“Kita ingin persoalan sosial diselesaikan tanpa memperkeruh suasana. Mediasi lebih baik sebelum tindakan hukum,” ujar Ina.

Wakapolres Probolinggo Kota, Kompol Didid Wahyu Agustyawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan potensi konflik sosial dan aktivitas organisasi yang berisiko mengganggu stabilitas.

“Kami sudah deteksi aktivitas dan individu yang berpotensi mengganggu keamanan, termasuk unsur radikalisme. Pengawasan dilakukan secara intensif,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Fungsional Kejari Kota Probolinggo, Nani Susilowati, menegaskan kesiapan Kejaksaan dalam mendampingi proses penanganan konflik, baik dari sisi monitoring hukum hingga pencegahan pidana.

“Kejaksaan siap mendampingi pemerintah daerah. Saat ini, banyak juga kasus kriminal seperti pencurian dengan kekerasan. Kita perlu langkah preventif dan penegakan hukum,” jelas Nani. (dp/pin)