Riau Perjuangkan Status Daerah Istimewa, Ini Respons DPD RI

Pekanbaru, InfoPublik – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Riau, Muhammad Mursyid, melakukan kunjungan khusus ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Pekanbaru pada Kamis (29/5/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Mursyid menyatakan dukungannya terhadap aspirasi menjadikan Riau sebagai Daerah Istimewa Riau (DIR).

Kehadiran Mursyid disambut langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, didampingi Sekretaris Umum Jonnaidi Dasa, Bendahara Umum Datuk Muhammad Fadli, serta sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Mursyid menyatakan bahwa kedatangannya bertujuan untuk mendengar langsung pandangan LAMR sebagai lembaga adat yang menaungi aspirasi masyarakat Melayu Riau.

“Saya datang untuk meminta tunjuk ajar dan mendengar langsung dari LAMR. Ini penting agar saya dapat menyikapi langkah ke depan dengan tepat. Jika jelas dan sejalan dengan aspirasi rakyat, saya siap menyuarakan ini di tingkat nasional,” ujar Mursyid.

Muhammad Mursyid menyatakan bahwa penjelasan LAMR telah memberikan pemahaman komprehensif. Ia berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi ini di forum DPD RI dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan nasional.

“Aspirasi ini berakar kuat, bukan simbolik. Keistimewaan akan berdampak pada kelestarian budaya, kesejahteraan rakyat, dan keadilan daerah,” katanya.

Pertemuan ditutup dengan komitmen menjaga komunikasi dan koordinasi dalam perjuangan yang lebih besar. LAMR menegaskan terbuka terhadap siapa pun yang ingin mendukung aspirasi ini secara jujur dan berlandaskan adat.

Sementara itu, Ketua DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menegaskan bahwa gagasan menjadikan Riau sebagai daerah istimewa bukanlah hal baru. Ia mengingatkan bahwa sejak Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia, Riau telah menunjukkan kontribusi besar, termasuk sumbangan dana sebesar 13 juta gulden untuk kemerdekaan.

“Gagasan ini sudah lama. Saat revisi Undang-Undang (UU) Provinsi Riau tahun 2020, kami sudah menyuarakan ini. Namun saat itu difokuskan dulu pada revisi pembentukan provinsi,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini momentum politik dan sosial kembali terbuka. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dalam rapat bersama DPR RI pada 24 April 2025 yang menyebut Riau sebagai salah satu daerah yang diusulkan menjadi daerah istimewa.

“Ibarat hidangan sudah di meja, jangan sampai kita hanya diam. Maka dari itu, LAMR mengambil prakarsa untuk memimpin perjuangan ini,” tegas Taufik.

LAMR menegaskan bahwa Riau memiliki landasan historis dan kultural kuat sebagai dasar keistimewaan. Sejumlah kerajaan masih aktif saat kemerdekaan diproklamasikan. Adat istiadat Melayu pun tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

“Ini bukan hanya soal masa lalu, tapi bagaimana peradaban Melayu hidup dan berperan sampai sekarang,” ujar Taufik.

LAMR juga menyebut situs sejarah seperti Candi Muara Takus di Kampar dan Kerajaan Indragiri sebagai bukti eksistensi peradaban tinggi yang bertahan lebih dari tujuh abad.

“Kontribusi Riau nyata dalam sejarah bangsa, ekonomi nasional, dan budaya. Sudah selayaknya Riau mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” tambahnya.

(Mediacenter Riau/fik)