Pemkot Probolinggo Dukung Penuh Program Strategis Pramuka, Fokus Muscab dan Rehabilitasi Rumah Warga

Kanigaran, InfoPublik – Pemerintah Kota Probolinggo menyatakan dukungan penuh terhadap dua agenda strategis Gerakan Pramuka Kota Probolinggo: penyelenggaraan Musyawarah Cabang (Muscab) 2025–2030 dan pelaksanaan Perkemahan Wira Karya (PWK) yang terintegrasi dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dukungan ini ditegaskan Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, dalam audiensi bersama jajaran Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Probolinggo yang dipimpin Ketua Harian, Budi Krisyanto, Senin (2/6), di ruang transit Kantor Wali Kota.

Agenda pertama dalam audiensi adalah persiapan Muscab, yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang. Muscab direncanakan akan digelar pada Juli 2025, sesuai masa akhir kepengurusan saat ini.

Wali Kota Aminuddin, yang juga menjabat sebagai Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), menekankan pentingnya menjalankan Muscab berdasarkan konstitusi organisasi. “Pastikan pelaksanaan Muscab mengacu penuh pada AD/ART. Saya minta dibacakan agar semua memahami batasan dan kewenangan,” ujarnya.

Sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan kelembagaan, Wali Kota menyarankan agar Sekretaris Daerah dipertimbangkan untuk mengisi posisi Ketua Kwarcab. Menurutnya, posisi strategis seperti itu akan lebih efektif jika diisi oleh figur yang memahami struktur pemerintahan dan mampu menjembatani koordinasi lintas sektor.

Agenda kedua yang dibahas adalah program Perkemahan Wira Karya (PWK) dari Kwartir Daerah Jawa Timur, yang secara khusus mengamanatkan Kwarcab Probolinggo menjadi tuan rumah kegiatan.

Berbeda dari perkemahan biasa, PWK kali ini dirancang untuk memberikan dampak sosial konkret. Salah satunya adalah perbaikan tiga unit rumah warga tidak layak huni, dengan masing-masing unit didanai sebesar Rp35 juta dari Kwarda.

“Ini bentuk nyata pengabdian Pramuka kepada masyarakat, bukan sekadar perkemahan. Kegiatan ini juga menanamkan nilai gotong royong kepada peserta muda, meski pekerjaan teknis tetap dikerjakan oleh tukang dan warga,” jelas Budi Krisyanto.

Wali Kota Aminuddin merespons dengan serius program ini dan meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan koordinasi lintas perangkat daerah, terutama untuk dukungan administratif dan teknis lapangan.

“Pak Prijo, segera koordinasikan dengan Dinas Perkim, Dinsos, dan dinas terkait. Waktu pelaksanaan tinggal menghitung hari,” tegas wali kota.

Program ini menunjukkan sinergi yang kuat antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, tidak sebatas pada kegiatan simbolik atau seremonial.

Wakil Ketua Organisasi dan Hukum (Waka Orgakum) Kwarcab, Prijo Sujatmiko, menyatakan pihaknya segera menindaklanjuti arahan wali kota dengan pelaporan progres yang transparan. “Kami akan kawal pelaksanaan kegiatan RTLH ini agar tepat sasaran dan berjalan sesuai jadwal,” pungkasnya. (dy/uby)