Probolinggo Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Sertifikasi dan Standarisasi

Kanigaran, InfoPublik – Di tengah makin ketatnya persaingan pasar dan tuntutan konsumen atas produk yang aman dan berkualitas, Pemerintah Kota Probolinggo mengambil langkah nyata mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Melalui program bimbingan teknis (bimtek) yang digelar oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DKUMP), Pemkot menargetkan percepatan sertifikasi dan standarisasi produk yang masih sangat rendah di kota ini.

Dari total 21.253 UMKM di Kota Probolinggo, baru 314 yang memiliki sertifikasi sah, atau hanya sekitar 1,48 persen. Angka ini disampaikan langsung oleh Wali Kota dr. Aminuddin saat membuka kegiatan Bimtek, Selasa (10/6/2025) di Aula Puri Manggala Bhakti.

“Ini masalah serius. Tanpa sertifikasi dan standarisasi, produk kita tidak hanya sulit bersaing, tapi juga rawan ditiru tanpa perlindungan hukum. Maka bimtek ini bukan sekadar formalitas, tapi kunci untuk UMKM kita bertahan dan berkembang,” tegas Wali Kota Aminuddin.

Sebanyak 100 pelaku UMKM dari sektor makanan, minuman, dan kerajinan mengikuti bimtek kali ini. Meski jumlah peserta terbatas karena keterbatasan anggaran, Wali Kota menegaskan bahwa ini adalah awal dari upaya bertahap yang berkelanjutan.

“Kami berkomitmen memperluas pelatihan ini. Sertifikasi bukan hanya label, tapi kepercayaan, baik bagi pasar lokal maupun nasional. Kalau kita mau UMKM tembus pasar modern dan online, ini syarat mutlak,” imbuhnya.

Langkah strategis Pemkot tak berhenti di pelatihan. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kerja sama antara DKUMP dan UMKM Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), sebagai upaya memperluas jaringan pembinaan UMKM lintas sektor dan komunitas.

“Ini kolaborasi penting. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi juga penggerak sosial ekonomi. Ini akan kami replikasi ke komunitas lain di kota ini,” ungkap Kepala DKUMP Fitriawati.

Bimtek juga menghadirkan narasumber dari Diskoperindag Provinsi Jawa Timur dan Komisi II DPRD Kota Probolinggo, memperkuat pemahaman peserta terkait aspek teknis sertifikasi, legalitas usaha, dan peluang pasar.

Sertifikasi bukan hanya soal legalitas, tetapi juga menjawab kebutuhan konsumen atas keamanan dan kualitas produk. Ini akan menjadi pembeda utama di tengah gempuran produk online yang membanjiri pasar lokal.

“Melalui kegiatan ini, UMKM tidak hanya dilatih membuat produk bagus, tetapi juga disiapkan menembus pasar lebih luas dengan kepercayaan sebagai modal utama,” kata narasumber Dra. Susanti Widyastuti dari Diskoperindag Jatim.

Dengan tantangan global dan persaingan digital yang terus meningkat, UMKM perlu strategi konkret untuk bertahan dan berkembang. Sertifikasi dan standarisasi produk bukan lagi pilihan, tapi keharusan.

Pemerintah Kota Probolinggo telah memulai langkah strategis ini. Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi dukungan kebijakan, sinergi lintas sektor, serta kesadaran pelaku UMKM itu sendiri.

“Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Kami ingin seluruh pelaku usaha di Probolinggo menjadi pelaku usaha yang legal, kompetitif, dan dilindungi,” pungkas Wali Kota Aminuddin. (Dev/uby)