Wagub Desak DPMPTSP Papua Selatan Segera Identifikasi Perusahaan

Merauke, InfoPublik  - Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi setempat segera mengidentifikasi dan mendata perusahaan yang baru masuk.

Hal itu disampaikan Wagub Paskalis, ketika  menerima  masyarakat adat Suku Auyu di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Selasa (17/6/2025).

Dalam pertemuan dengan Wagub Paskalis, masyarakat adat suku Auyu menolak perusahaan sawit dan tebuh yang hendak masuk dan beroperasi di kampungnya.

Menyikapi aspirasi yang disampaikan, Wagub Paskalis mendesak DPMPTSP Papua Selatan segera turun ke lapangan untuk melakukan identifikasi dan mendata perusahan-perusahan yang hendak masuk dan beroperasi. "Kebun plasma ada atau  tidak, masyarakat punya koperasi benar ada atau tidak, jangan sampai sudah ada tengkulak yang masuk, dan rentenir yang masuk," tegas dia.

"DPMPTSP harus kooperatif melakukan pendataan, agar pemerintah bisa berupaya membantu menyelesaika aspirasi masyarakat yang disampaikan," katanya.

Rekomendasi yang sama juga harus diajukan ke pihak perusahaan dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan,dan pemerintah pusat. Ia menilai, MRP Papua Selatan sebagai palang pintu terakhir yang tentunya meyangga semua aspirasi masyarakat Orang Asli Papua (OAP). "MRP Papua Selatan harus melanjutkan itu, ketika MRP Papua Selatan memberikan rekomendasi saya siap untuk eksekusi,"ujarnya.

Menurut Paskalis, DPRP Papua Selatan akan memanggil pemerintah provinsi untuk membahas persoalan itu.

Paskalis menegaskan, bahwa harus ada persamaan persepsi untuk menyelamatkan tanah dan manusia yang tersisa. "Bagimana kita duduk bersama untuk rujuk semua masalah ini menjadi sebuah peraturan daerah (perda) atau menjadi perdasus,"ujarnya. "Saya bangga karena orangtua dari Auyu datang dan bicara dengan menggunakan makota burung cenderawasih karena masih ada burung cenderawasih di hutannya,"kata dia.

Paskalis menegaskan, jabatan yang ada harus digunakan untuk menyelamatkan suku bangsa, tak ada pemimpin yang membiarkan suku bangsanya musnah di depannya.

 Dia meminta kepada masyarakat tetap bersabar lantaran aspirasi yang disampaikan sudah masuk ke DPR baik kabupaten maupun provinsi. Tapi juga ke Majelis Rakyat Papua Selatan. "Kita hanya menunggu rekomendasi dari mereka. Saya harap Majelis Rakyat Papua Selatan lebih tajam melihat persoalan ini karena lembaga itu ada untuk melindungi masyarakat adat, mau memproteksi dan memberdayakan masyarakat asli Papua dan tanahnya," ujarnya.(Get)