Probolinggo Mantapkan Langkah Jadi Kota Ramah Difabel, MoU dengan PPDiS Diperbarui

Kanigaran, InfoPublik – Pemerintah Kota Probolinggo kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini ditandai dengan audiensi Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) bersama Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, di rumah jabatan wali kota, Rabu (18/6/2025) pagi.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi momen penting pembaruan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Probolinggo dan PPDiS. Kerja sama ini sebelumnya telah berjalan sejak 2022 dalam kerangka program kemitraan Australia–Indonesia untuk pembangunan inklusif.

Wali Kota Aminuddin menyampaikan bahwa upaya menciptakan kota ramah difabel bukan semata formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial. "Saya minta Dinas PU segera wujudkan fasilitas umum yang inklusif, termasuk jalan dan taman kota. Saya juga mendorong Dispopar untuk mengumpulkan pengelola hotel agar semua akomodasi ramah bagi difabel," tegasnya.

Ia menekankan bahwa isu disabilitas tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial, melainkan harus menjadi tanggung jawab lintas sektor. "Kita harus buka ruang kerja sama seluas-luasnya, termasuk dengan NGO dan mitra internasional. Probolinggo harus jadi contoh nyata kota inklusif di Indonesia," tegasnya lagi.

Kepala Bappeda Litbang, Diah Sajekti, menambahkan bahwa saat ini terdapat tujuh komunitas disabilitas aktif di Kota Probolinggo. Untuk menyatukan langkah dan suara mereka, Pemkot telah membentuk Forum Sahabat Disabilitas Kota Probolinggo.

“Kami ingin mengubah paradigma. Disabilitas bukan semata objek bantuan sosial, melainkan kelompok yang perlu diberdayakan dan dihormati hak-haknya,” jelas Diah.

Ia juga memaparkan bahwa kunjungan studi tiru ke Situbondo—kabupaten peraih penghargaan USAID atas inklusivitas—telah menjadi tonggak penting bagi kerja sama yang kini diperpanjang.

Ketua PPDiS, Luluk Ariyantiny, bersama perwakilan komunitas disabilitas Probolinggo, menyampaikan rasa hormat atas sinergi yang telah terjalin.

“Probolinggo adalah contoh praktik baik inklusi. Kami harap kerja sama ini bisa diperpanjang dan ditingkatkan. Bahkan, kami mengundang Bapak Wali Kota untuk hadir pada Temu Inklusi Nasional ke-6 September nanti,” ujarnya.

Ia juga meminta dukungan Diskominfo untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan inklusi berbasis hybrid yang akan melibatkan kementerian dan lembaga internasional pada Juli mendatang.

Acara ditutup dengan penandatanganan pembaruan MoU dan PKS antara Pemkot Probolinggo dan PPDiS sebagai bentuk penguatan komitmen bersama menuju pembangunan yang lebih adil dan setara.

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua TP PKK dr. Evariani, para kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kota Probolinggo. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota inklusif yang tidak hanya ramah bagi difabel, tapi juga membuka peluang yang setara bagi seluruh warga.

Dengan langkah ini, Probolinggo tidak hanya bicara inklusi, tapi benar-benar menjalankannya sebagai wujud nyata kota yang peduli dan memberdayakan semua lapisan masyarakat.(dy/uby)