Pemkab Jayapura Susun Anggaran Tanpa Risiko, PAD Tak Boleh Jadi Pemicu Utang

Jayapura, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura akan bekerja secara intensif sepanjang tahun 2025 untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan serta APBD Induk Tahun 2026. Penyusunan dokumen strategis ini ditargetkan rampung pada November 2025.

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menekankan pentingnya perencanaan yang matang, khususnya dalam APBD Perubahan 2025. Ia memastikan bahwa dalam anggaran perubahan tahun ini tidak akan ada proyek fisik yang diakomodasi.

“Saya minta kepada seluruh SKPD untuk fokus pada perencanaan dalam APBD Perubahan. Tidak ada pembangunan fisik, karena jika dipaksakan pasti akan menimbulkan keterlambatan. Kita persiapkan semuanya untuk realisasi fisik di tahun 2026,” tegas Bupati Wonda dalam keterangannya di ruang kerja, Rabu (18/6/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara realistis dan berhati-hati agar tidak menimbulkan beban utang di kemudian hari.

“PAD itu sifatnya asumsi, targetnya tidak bisa dipastikan setiap tahun. Misalnya, tahun ini ditargetkan Rp100 miliar, jika kita kerjakan semua kegiatan sebelum dananya ada, maka itu sama saja dengan menimbulkan utang baru,” jelasnya.

Dalam kepemimpinannya, Bupati Wonda menyatakan komitmennya untuk melakukan penataan penggunaan anggaran secara selektif dan terukur. Ia menekankan bahwa tidak semua kegiatan harus dilaksanakan tahun ini jika memungkinkan dijadwalkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Lebih lanjut, hingga pertengahan tahun 2025, dana Otonomi Khusus (Otsus) belum diterima oleh Pemkab Jayapura. Bupati menduga hal ini terjadi karena masih adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari tahun sebelumnya yang belum diselesaikan.

“Kalau dana Otsus belum masuk, artinya ada SPJ yang belum diselesaikan. Ini jadi pelajaran untuk seluruh pengguna anggaran agar tertib dalam administrasi,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2026, Bupati menegaskan bahwa penggunaan dana Otsus akan difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi rakyat.