RPJMD Malra Disusun, Ketua DPRD Tekankan Pembangunan Berbasis Potensi Riil

Langgur, InfoPublik – Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Stepanus Layanan, menekankan pentingnya pembangunan yang berfokus pada sektor unggulan daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna Konsultasi Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Gedung DPRD Malra, Jumat (20/6/2025).

Menurut Stepanus, sektor seperti perikanan, pariwisata, dan perkebunan terutama komoditas kelapa dan pala di wilayah Kei Besar harus menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Ini periode kedua bupati. Program yang belum tuntas di periode lalu harus dikebut. Sektor-sektor ini adalah keunggulan alami kita, tapi kontribusinya terhadap PAD masih minim,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa rapat yang digelar masih dalam tahap konsultasi awal antara Bappeda dan DPRD, sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni konsultasi tingkat provinsi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

“Ini belum pembahasan resmi. Setelah ada berita acara, baru diajukan ke provinsi, lalu Musrenbang, dan terakhir Ranperda,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD juga menyoroti operasional PT Batu Licin di Kei Besar, yang dinilai perlu menjadi perhatian serius mengingat potensi dampak lingkungan jangka panjangnya.

Meskipun izin berada di bawah kewenangan provinsi, menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat.

“Pemberi izin wajib memperhatikan dampak lingkungan. Jangan sampai masyarakat yang menanggung akibatnya,” tegas Stepanus.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya keterpaduan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor potensial daerah, seperti rumput laut dan hasil perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, peremajaan kelapa dan pengembangan komoditas pala di Kei Besar.

“Kalau bicara PAD, kita harus mulai dari yang benar-benar potensial. Ini harus jadi perhatian serius dalam RPJMD,” tuturnya.