Pemkab Indramayu Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Indramayu, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan komitmennya dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/6/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Indramayu Command Center (ICC) ini diikuti oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indramayu, Suwenda, , serta perangkat daerah terkait yang tergabung dalam TPID Kabupaten Indramayu.

Rapat koordinasi ini membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah serta sosialisasi Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama libur sekolah.

Berdasarkan laporan, angka inflasi di wilayah Kota Cirebon sebagai kota acuan bagi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Indramayu pada Mei 2025 tercatat sebesar 0,98% (year-on-year). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Barat sebesar 1,47% dan inflasi nasional sebesar 1,60%.

Sementara itu, perkembangan harga bahan pokok di 13 pasar tradisional di Kabupaten Indramayu selama minggu ketiga Juni 2025 menunjukkan fluktuasi harga. Sejumlah komoditas seperti cabai rawit merah dan cabai merah besar mengalami penurunan harga, sedangkan bawang merah dan telur ayam ras mengalami kenaikan.

 Suwenda menyatakan, rakor itu merupakan forum strategis untuk mengevaluasi kondisi inflasi di daerah, membahas isu distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok, serta merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat.

“Keterlibatan Pemkab Indramayu dalam rakor ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kolaborasi yang erat, kami optimistis dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan di wilayah Indramayu,” ujarnya.

Dengan keikutsertaan aktif dalam rakor TPID, Pemkab Indramayu berharap dapat terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengambil langkah preventif dan solutif dalam mengantisipasi gejolak harga pangan. Selain itu, daerah juga diminta memastikan kelancaran distribusi komoditas strategis dan memperkuat komunikasi publik guna menjaga stabilitas inflasi.

(Fikri/Diskominfo Indramayu)