Gorontalo Pacu Digitalisasi Keuangan Daerah

Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin serius mendorong percepatan transformasi digital di sektor keuangan daerah.

Hal itu ditandai dengan digelarnya High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD Provinsi Gorontalo) yang dihadiri oleh seluruh Bupati/Wali Kota, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank SulutGo.

Acara itu dibuka langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, sebagai bentuk komitmen pemprov dalam mengoptimalkan digitalisasi fiskal.

 Gusnar Ismail menekankan pentingnya momentum ini, terutama dalam implementasi opsen pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Dengan opsen pajak, pemerintah kabupaten/kota bisa langsung menikmati penerimaan yang masuk ke kas daerah tanpa menunggu pembagian triwulanan. Ini memberikan keuntungan signifikan bagi daerah,” ujar Gusnar, Selasa (24/6/2025).

Gubernur mengungkapkan, skema baru itu berpotensi meningkatkan penerimaan daerah hingga 10% dibandingkan sistem bagi hasil sebelumnya.

Namun, ia juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Gorontalo yang hanya mencapai 41,17% pada akhir 2024. Untuk mengatasi hal ini, Gusnar mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penagihan tunggakan pajak sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agar pembayaran pajak lebih mudah dan efisien, Pemprov Gorontalo telah meluncurkan sejumlah terobosan, di antaranya Warkop Samsat yang memungkinkan wajib pajak membayar sambil menikmati kopi, Samsat Midnight & Weekend dengan layanan hingga malam dan akhir pekan, serta Samsat Link untuk pembayaran online tanpa antre. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembayaran non-tunai melalui QRIS Dinamis dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Gusnar juga menekankan pentingnya digitalisasi retribusi daerah yang dinilai masih belum optimal di beberapa OPD.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan kolaborasi dan inovasi, kami ingin menjadikan Gorontalo sebagai provinsi digital yang berdaya saing tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (mcgorontaloprov/hldl)