- Oleh MC KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- Minggu, 17 Agustus 2025 | 21:18 WIB
: Pembahasan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Garut, bertempat di Aula Mall Pelayanan Publik, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (25/6/2025). (Foto: Ridwan Nur Faozan/ Diskominfo Kab. Garut)
Oleh MC KAB GARUT, Kamis, 26 Juni 2025 | 17:23 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 230
Tarogong Kidul, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus memperkuat komitmennya dalam mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Bambang Hafidz, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Mall Pelayanan Publik, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (25/6/2025).
Ia menegaskan bahwa program Jamsostek merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi pekerja. Meski telah berjalan, literasi dan pemahaman masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan dinilai masih rendah.
"Literasi tentang BPJS Ketenagakerjaan harus terus kita naungkan di masyarakat, juga di internal pemerintahan. Masih banyak yang lebih paham BPJS Kesehatan daripada BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Ia mengimbau seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersama-sama mempelajari dan menyosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, demi mempercepat realisasi target UCJ.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Garut, Supriatna, menyampaikan bahwa pencapaian UCJ masih menjadi tantangan. Target UCJ untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,37 persen, sementara realisasi saat ini baru menyentuh angka 20 persen.
Ia menguraikan bahwa UCJ mencakup dua segmen: pekerja penerima upah dan bukan penerima upah. “Kita masih punya ruang 30 hingga 40 persen yang harus dikejar,” jelasnya.
Program ini mulai digulirkan pada 2024, dan pada tahun 2025 diharapkan dapat dijalankan secara lebih terstruktur. Sejumlah pembahasan teknis telah dilakukan, termasuk melalui rapat koordinasi teknis dan komunikasi dengan Kementerian melalui Bappeda, Sekda, BPKAD, serta Dinas Tenaga Kerja.
Supriatna berharap FGD ini dapat menjadi wadah strategis untuk mengumpulkan saran dan solusi konkret dari seluruh pemangku kepentingan. “Kita harapkan ada masukan agar target UCJ dapat direalisasikan bersama pada 2025,” tegasnya. (Ridwan Nur Faozan/Ihsan Tadris Syifa)