- Oleh MC PROV GORONTALO
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:12 WIB
: Bupati PPU Mudyat Noor Jadi Narasumber Podcast Teras Negeri Tempo, “Kolaborasi Membangun Kabupaten PPU Sebagai Gerbang IKN dan Pemerataan Wilayah, di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Dok.Diskominfo PPU.
Oleh MC KAB PENAJAM PASER UTARA, Rabu, 2 Juli 2025 | 09:38 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 220
Jakarta, InfoPublik – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menjadi tamu spesial dalam program podcast *Teras Negeri* produksi Tempo Media.
Dalam dialog itu, Mudyat memaparkan visi pembangunan Kabupaten PPU periode 2025–2029 dengan fokus pada pemerataan, peningkatan daya saing, dan kesiapan wilayah sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mudyat menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan di PPU sejalan dengan percepatan pembangunan IKN.
“Kita tidak boleh hanya jadi penonton, tapi harus menjadi bagian aktif dari kemajuan IKN,” tegasnya.
Menurutnya, posisi strategis PPU sebagai pintu masuk utama IKN menuntut pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Sangat ironis jika IKN maju, tapi wilayah sekitarnya justru tertinggal,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab PPU mengintensifkan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, provinsi, dan Otorita IKN (OIKN).
Fokus utamanya meliputi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta penguatan konektivitas wilayah.
“Kami juga mengusulkan skema fiskal khusus agar pembiayaan pembangunan lebih adil,” jelas Mudyat.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah transformasi layanan publik berbasis digital melalui sistem satu data terintegrasi.
Kebijakan itu bertujuan memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, dan memastikan pembangunan lebih terukur.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun indikator SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan kontrak kinerja berbasis hasil.
Masyarakat juga dilibatkan secara aktif melalui forum evaluasi pelayanan publik.
“Setiap kebijakan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan karena menggunakan anggaran rakyat, tegas Mudyat.
Mudyat mengakui bahwa tantangan terbesar adalah menyeimbangkan pembangunan PPU dengan percepatan IKN agar tidak terjadi ketimpangan. (*DiskominfoPPU)