Sinergi Pemprov Kalbar dan BPKP Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Desa

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.

Hal itu ditegaskan dalam audiensi Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dengan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy Mahani Harahap, di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (3/7/2025).

Pertemuan itu menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Gubernur Ria Norsan menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP sangat krusial untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan efisien. "Kami tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat sistem tata kelola pemerintahan dan keuangan desa. Ini adalah fondasi utama untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas," ujarnya.

Salah satu fokus utama dalam kolaborasi ini adalah penguatan pengawasan keuangan desa untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

BPKP akan berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan audit secara berkala, sekaligus membantu desa dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk mendorong modernisasi sistem berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan desa, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Rudy Mahani Harahap menyatakan bahwa BPKP siap mendukung Pemprov Kalbar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas. "Kami tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Pelatihan bagi perangkat desa dan masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan pelayanan publik menjadi prioritas kami," jelasnya.

Pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok desa. Dengan penguatan keuangan desa dan peningkatan SDM, diharapkan setiap desa mampu mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan visi Pemprov Kalbar untuk menciptakan pemerintahan yang clean and accountable governance. Melalui pendekatan holistik dan partisipatif, sinergi antara Pemprov Kalbar dan BPKP diharapkan dapat menjadi model penguatan tata kelola desa yang bisa diadopsi oleh daerah lain di Indonesia. (adpim-mc.provkalbar)