- Oleh Untung Sutomo
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:14 WIB
: Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin (tengah), memberikan arahan dalam pertemuan dengan para kelompok tani se-Kecamatan Babulu yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian PPU, Rabu (9/7/2025).Dok.Diskominfo PPU
Oleh MC KAB PENAJAM PASER UTARA, Kamis, 10 Juli 2025 | 11:18 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 154
Penajam Paser Utara, InfoPublik — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pendistribusian bantuan alat serta sarana pertanian kepada kelompok tani.
Hal itu disampaikan Abdul Waris, saat menghadiri pertemuan dengan para petani se-Kecamatan Babulu yang difasilitasi Dinas Pertanian PPU, Rabu (9/7/2025).
Abdul Waris menyatakan, bahwa kehadirannya bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi petani, khususnya terkait pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan pemerintah.
“Kami ingin memastikan tidak ada ketimpangan dalam distribusi bantuan. Data harus jelas, siapa yang sudah menerima dan siapa yang belum, agar tidak timbul kecemburuan sosial,” tegas Abdul Waris.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait, termasuk penyuluh pertanian, untuk menyajikan data yang akurat dan transparan.
Wabup menyoroti laporan adanya ketidakmerataan, seperti di Desa Gunung Mulia, di mana beberapa kelompok tani belum pernah mendapat bantuan sejak 2016, sementara kelompok lain menerima hingga empat unit traktor.
“Ini harus diluruskan. Pemerintah wajib memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar (pungli) atau jual beli bantuan, baik alat pertanian maupun pupuk.
Masyarakat diminta berani melapor jika menemukan pelanggaran. “Jangan sampai karena ingin untung kecil, malah berurusan dengan hukum,” pesannya.
Abdul Waris Muin juga menekankan tanggung jawab petani dalam merawat bantuan yang diterima.
“Alat yang rusak karena tidak dirawat hanya merugikan masyarakat sendiri. Mari jaga aset ini bersama,” katanya.
Pertemuan ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana kelompok tani yang belum menerima bantuan diberikan kesempatan menyampaikan keluhan langsung ke pemerintah.
Kegiatan itu dihadiri oleh Camat Babulu, Kepala Dinas Pertanian PPU, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani dari berbagai desa di Babulu.(*DiskominfoPPU)