Wali Kota Probolinggo Dorong Sinergi Tekan Kecelakaan dan Tingkatkan Pajak Daerah

Kanigaran, Infopublik – Pemerintah Kota Probolinggo semakin serius menata kota lewat sinergi lintas sektor. Hal ini tampak dalam pertemuan Wali Kota Aminuddin dengan Tim Jasa Raharja Cabang Probolinggo, Satlantas Polres Probolinggo Kota, dan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jatim, Rabu siang (9/7/2025). Meski dikemas santai di ruang transit Kantor Wali Kota, pertemuan ini membahas hal strategis: dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Agenda utama: menyelaraskan program untuk kesejahteraan masyarakat. Kepala Cabang Jasa Raharja Probolinggo, Syarif Muhammad Syafiq, menyoroti keberhasilan Kota Probolinggo dalam mendongkrak kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Capaian PAD Kota Probolinggo paling aktif dibanding daerah lain di wilayah kerja kami. Ini hasil sinergi kuat antara pemkot, kepolisian, dan UPT PPD,” ujarnya.

Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa sinergi ini harus diperluas untuk menangani persoalan lebih kompleks seperti pengangguran, kriminalitas, hingga pelanggaran lalu lintas. “Kejahatan meningkat karena pengangguran. Kecelakaan juga tinggi akibat kurangnya kedisiplinan berkendara. Maka, kami akan pasang CCTV di titik-titik strategis sebagai langkah preventif,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat segera melakukan balik nama kendaraan agar pajak mengalir ke Kota Probolinggo. “Dampaknya besar untuk PAD. Sekitar 40% bisa kembali ke kota jika balik nama dilakukan,” tambah Aminuddin.

Di sisi lain, Dishub Kota Probolinggo melalui Kepala Dinas Agus Efendi mengungkap potensi bahaya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, terutama di kawasan padat seperti Pilang. “Ini perlu penanganan bersama karena menyangkut keselamatan warga,” katanya.

Kondisi opsen semester pertama juga menjadi sorotan Kepala UPT PPD Jatim, Didit Novianedy. Ia menyebut penurunan jumlah kendaraan baru nasional sebesar 5% turut mempengaruhi penerimaan pajak. “Salah satu penyebabnya meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang belum dikenakan pajak. Perlu solusi dan pembatasan yang jelas,” ujarnya.

Namun, Didit juga mengapresiasi kepatuhan Pemkot dalam membayar pajak kendaraan dinas. “Sebanyak 86 unit kendaraan milik Pemkot telah diperpanjang tepat waktu dengan total Rp 21 juta. Ini patut dicontoh,” puji Didit.

Sebagai penutup, dilakukan penyerahan bukti pembayaran pajak dari Bappenda Jatim kepada Wali Kota Aminuddin—simbol komitmen nyata Pemkot dalam mendukung pendapatan daerah dan tertib administrasi kendaraan. (vv/uby)