Sidak LPKNI Ungkap Masalah Konsumen, Pemkot Siapkan Langkah Nyata Perbaikan Kota

Kanigaran, Infopublik – Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan komitmennya dalam menanggapi persoalan nyata di lapangan. Dalam audiensi bersama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI), Rabu siang (9/7/2025), Wali Kota Aminuddin menerima langsung hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di sejumlah ruang publik dan sentra kuliner di Kota Probolinggo.

Diserahkan langsung oleh perwakilan LPKNI, Yanti Susilawati, laporan tersebut mengungkapkan berbagai persoalan yang selama ini luput dari perhatian masyarakat luas. Beberapa temuan krusial antara lain fasilitas umum seperti kamar mandi yang tidak dapat diakses di Alun-alun, kabel listrik menggantung yang berbahaya, hingga kualitas pelayanan dan keamanan bahan makanan di warung serta restoran lokal.

“Banyak warung belum memenuhi standar dasar pelayanan dan belum optimal dalam pelaporan pajak. Pemerintah perlu hadir lebih aktif, tidak hanya sebagai regulator tapi juga fasilitator dan edukator,” ujar Yanti.

Masukan LPKNI juga mencakup penataan kawasan PKL demi menciptakan jalur pedestrian yang aman dan tertib. Menanggapi laporan ini, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa berbagai rekomendasi telah menjadi perhatian serius Pemkot, dan akan segera ditindaklanjuti.

“Mulai 20 Juli, kami akan mulai penertiban PKL di area pedestrian. Alun-alun akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang interaksi publik yang aman, bersih, dan merepresentasikan identitas kota. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi revitalisasi sosial,” ujar Wali Kota yang akrab disapa dr. Amin.

Alun-alun juga akan dibangun dengan pendekatan inklusif, ramah disabilitas, dan terintegrasi dengan program Probolinggo Bersolek, menggunakan anggaran sebesar Rp 10 miliar.

Tak berhenti di sana, Pemkot juga tengah menyiapkan transformasi kawasan kuliner. Salah satunya dengan sistem delivery service ke meja pengunjung dan pembayaran non-tunai. “Ini bagian dari upaya membentuk ekosistem kuliner yang tertib, higienis, serta mendukung PAD,” jelas Aminuddin.

Dari sekitar 1.500 warung makan di Kota Probolinggo, minimal 10 persen ditargetkan menjadi model penguatan standar pelayanan dan pajak daerah berbasis edukasi konsumen.

Di bidang pengawasan publik, Wali Kota juga menargetkan pemasangan CCTV di titik-titik strategis hingga tahun 2027. “Kota ini harus aman. Tahun 2026 kita mulai pasang CCTV di titik-titik besar, dan tahun 2027 seluruh ruas jalan dan sungai harus bisa terpantau,” tegasnya.

Penerangan jalan, pengelolaan sampah, serta perubahan perilaku konsumen akan masuk dalam kampanye edukatif yang menyentuh akar budaya masyarakat. “Melindungi konsumen tak cukup dengan regulasi. Harus ada edukasi yang membentuk budaya konsumsi yang sadar hak dan tanggung jawab,” tambahnya.

Audiensi ditutup dengan penyerahan resmi dokumen temuan dan rekomendasi LPKNI kepada Pemkot, menandai kerja sama konstruktif antara masyarakat sipil dan pemerintah demi mewujudkan kota yang lebih ramah konsumen dan layak huni. (yul/fa)