- Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 23:27 WIB
: Wakil Bupati Maluku Tenggara,Charlos Viali Rahantoknam. Foto : Rikhard
Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA, Kamis, 10 Juli 2025 | 14:20 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 371
Langgur, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menegaskan bahwa arah kebijakan belanja dan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 difokuskan untuk memperkuat stabilitas fiskal.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berlangsung di ruang sidang utama, Kabupaten Malra, Rabu (9/7/2025).
Ia menjelaskan, pertanggungjawaban yang disampaikan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).
“Kami hadir untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai amanat perundangan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujar Viali.
Seluruh dokumen tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Dokumen ini diserahkan kepada DPRD pada 27 Juni 2025, tepat sebulan setelah hasil audit diterima.
“Semua proses dilakukan tepat waktu agar tahapan pembahasan berjalan efektif dan sesuai aturan,” tambahnya.
Viali menjelaskan, belanja daerah tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp993,46 miliar dan berhasil direalisasikan sebesar Rp926,95 miliar, atau setara 93,3 persen dari total anggaran. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran serta pelaksanaan program yang berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.
Belanja operasi mendominasi alokasi anggaran dengan realisasi Rp632,96 miliar dari pagu Rp667,41 miliar. Penggunaan anggaran ini meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, belanja modal untuk pembangunan fisik terealisasi Rp104,47 miliar dari target Rp116,69 miliar. Belanja tak terduga mencapai Rp2,13 miliar, sedangkan transfer ke desa serta lembaga lainnya sebesar Rp187,38 miliar.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Malra mencatat pembiayaan netto sebesar Rp36,26 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Setelah menutup defisit sebesar Rp26,16 miliar, sisa Silpa akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp10,09 miliar.
MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun