Bupati HSU Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD soal Perubahan APBD 2025

Amuntai, InfoPublik- Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Sahrujani, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSU terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian jawaban dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD HSU yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD HSU pada Kamis (10/7/2025).

Sebelumnya, masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda tersebut.

Sahrujani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi atas perhatian, saran, serta dukungan yang telah disampaikan dalam forum resmi tersebut.

“Setelah menyimak dan mempelajari isi dari pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD, saya, atas nama pemerintah daerah, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala saran, masukan, serta dukungan yang diberikan,” ujar dia.

Menanggapi pertanyaan fraksi mengenai rendahnya serapan anggaran pada semester pertama 2025, ia menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor teknis.

“Faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran SKPD antara lain keterbatasan sumber daya manusia, yang memengaruhi kinerja SKPD, serta adanya perpindahan versi katalog elektronik dari versi 5 ke versi 6 pada awal tahun 2025 ini,” jelas dia.

Terkait program penurunan stunting, ia menyatakan keyakinannya bahwa program yang dijalankan masih efektif meskipun waktu pelaksanaan tersisa enam bulan.

“Meskipun sisa waktu enam bulan, kami yakin masih efektif dan berpotensi menurunkan prevalensi stunting, karena pemberian telur bebek dapat meningkatkan tinggi badan dan kadar nutrisi penting pada anak,” kata dia.

Sedangkan terkait pengelolaan sampah, jelas dia, ada tiga langkah strategis pemerintah daerah yakni, rencana aksi pengelolaan sampah di hulu dilakukan melalui sosialisasi pengelolaan sampah di sekolah dan masyarakat, serta pembentukan bank sampah di desa dan kelurahan.

Kemudian, pengelolaan sampah di tengah melalui pembentukan TPS-3R, TPST, dan Pusat Daur Ulang (PDU) di 10 kecamatan serta optimalisasi armada pengangkut sampah di desa dan kelurahan.

Terakhir, pengelolaan sampah di hilir melalui pemenuhan sistem sanitary landfill, pengadaan teknologi pengolah air lindi, alat pencacah sampah organik, serta pembangunan rumah kompos.

Lebih lanjut, ia juga menanggapi sejumlah isu strategis lainnya yang disoroti fraksi DPRD, di antaranya, pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan.

Program unggulan agrominapolitan memperoleh tambahan alokasi anggaran, dan pendistribusian bantuan sosial kini berbasis data terpadu kesejahteraan sosial nasional.

Kemudian, penambahan anggaran untuk penanggulangan banjir, kekeringan, dan kebakaran lahan.

Antisipasi dan mitigasi terhadap kenaikan harga LPG 3 kilogram, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penanganan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selanjutnya, penyesuaian terhadap program kegiatan yang ditunda dalam perubahan APBD 2025.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, Ketua DPRD HSU Fadilah, unsur Forkopimda HSU, para asisten dan staf ahli Bupati, kepala SKPD di lingkungan Pemkab HSU, serta para tamu undangan.

(Diskominfosandi/RizkiH/Aulia/ Editor: Putra).