Bupati Jayapura: CPNS dan PPPK Harus Loyal dan Disiplin

Sentani, InfoPublik — Sebanyak 733 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti Diklat Prajabatan di Lapangan Upacara SMK Negeri 1 Hawai Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (10/7/2025).

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyatakan bahwa diklat prajabatan maupun orientasi ini merupakan momen penting dan sangat dinantikan para CPNS dan PPPK, yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura.

Ia berharap para CPNS dan PPPK tetap semangat dalam menjalankan tugas dan menumbuhkan rasa bangga setelah melalui perjuangan panjang hingga akhirnya memperoleh status pegawai tetap.

“Banyak yang sudah berjuang hingga meneteskan air mata karena pergumulan yang panjang untuk mendapatkan status PNS. Dari yang tidak jelas menjadi jelas. Mereka harus diberikan perhatian penuh,” ujar Bupati Yunus.

Bupati juga menyebutkan, terdapat sekitar 183 CPNS yang saat ini sedang diproses untuk penetapan dan penerbitan SK PNS. Ke depan, ia berharap seluruh pegawai honor yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan.

“Kepada seluruh peserta prajabatan, saya minta untuk tetap loyal, mencintai pekerjaan, dan disiplin. Kepada para kepala dinas juga, tinggalkan ego, jadilah sosok bapak atau mama yang bisa merangkul semua suku, agama, dan ras,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Erni Kallem, menjelaskan peserta diklat prajabatan dan orientasi berasal dari formasi tahun 2021, dengan total 773 orang. Rinciannya terdiri dari 416 CPNS dan 358 PPPK.

Pelaksanaan diklat dijadwalkan mulai 10 hingga 17 Juli 2025. Menurut Erni, para peserta telah menunggu status kepegawaiannya selama hampir lima tahun, dan dengan dimulainya diklat ini, status mereka menjadi lebih jelas.

“Formasi 2021 ini merupakan rekrutan dari Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemkab Jayapura mendapat alokasi 1.000 orang. Namun, yang terakomodir hanya 773 orang. Sementara 183 orang lainnya masih dalam proses usulan ke BKN dan Kemenpan RB,” jelas Erni.

Ia menambahkan, pengusulan sisa CPNS tersebut ditargetkan paling lambat tahun 2026, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.