Pemprov Gorontalo Prioritaskan Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan dalam rancangan anggaran tahun 2026.

Hal  tersebut  disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, saat memberikan pidato pengantar KUA-PPAS 2026 pada rapat paripurna ke-33 DPRD, Senin (14/7/2025).

Fokus utamanya adalah mengatasi tingginya angka stunting dan memenuhi kebutuhan tenaga dokter yang mendesak.

Gubernur secara khusus menyoroti urgensi pemenuhan tenaga kesehatan di tingkat layanan primer yang menurutnya masih jauh dari standar nasional.

“Saat ini, rata-rata satu Puskesmas baru memiliki satu dokter. Padahal, menurut ketentuan Kementerian Kesehatan, standar idealnya adalah tiga orang dokter per Puskesmas untuk memenuhi cakupan pelayanan,” tegas Gusnar.

Masalah serius lainnya yang menjadi perhatian adalah prevalensi stunting. Gusnar memaparkan bahwa dari sekitar 1,2 juta penduduk, terdapat kurang lebih 88.000 anak yang mengalami stunting.

Menurutnya, jika tidak ditangani sejak dini, kondisi ini akan berdampak jangka panjang pada kualitas hidup dan tingkat pendidikan generasi mendatang. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Gorontalo merancang solusi konkret melalui alokasi program beasiswa bagi mahasiswa kedokteran, yang didukung oleh keberadaan dua fakultas kedokteran di Gorontalo.

Selain kesehatan dan pendidikan, program prioritas lain yang turut dianggarkan adalah penguatan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi komoditas, serta penguatan UMKM.

Secara teknis, postur KUA-PPAS 2026 merencanakan pendapatan dan belanja daerah pada angka seimbang, yakni sekitar Rp1,54 triliun. Angka tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp449 miliar dan dana transfer Rp1,09 triliun.

Pemerintah juga menaruh harapan pada potensi pendapatan baru dari fasilitas insinerator  limbah  bahan berbahaya dan beracun (B3). Gubernur berharap pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan lancar agar Gorontalo bisa menjadi salah satu provinsi yang RAPBD-nya disetujui lebih awal oleh Kementerian Dalam Negeri. (mcgorontaloprov/simg)