Wali Kota Jambi Dorong Transformasi Digital Berbasis Data di Forum Ilmiah Internasional

Jambi, Info Publik – Transformasi digital dan tata kelola data bukan lagi sekadar tren, tetapi menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. Hal inilah yang disampaikan secara tegas oleh Wali Kota Jambi, Maulana, saat tampil sebagai narasumber utama dalam The 2nd International Seminar on Social, Government, and Politics (LOGIC), Selasa (15/7/2025), di UNIFAC Auditorium, Kampus Universitas Jambi Mendalo.

Mengangkat tema “Social Statistics Methods and Data Governance in Social Sciences Perspective”, seminar internasional ini digagas oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi bekerja sama dengan Faculty of Public Administration, University of Ljubljana, Slovenia. Kegiatan yang berlangsung dua hari ini tidak hanya menjadi ajang akademik, tetapi juga menjadi panggung dialog strategis antara dunia akademik dan pemerintah dalam menyikapi tantangan tata kelola sosial di era digital.

Dalam pemaparannya yang berjudul "Tata Kelola Data dan Transformasi Digital di Kota Jambi", Maulana menguraikan visi digitalisasi Kota Jambi sebagai bagian dari upaya menciptakan "Kota Jambi Bahagia". Menurutnya, kebijakan publik yang presisi hanya bisa lahir dari data yang akurat.

“Kami membangun sistem berbasis data, bukan hanya demi efisiensi, tetapi untuk menjamin keadilan sosial. Data memungkinkan kami melihat siapa yang belum terjangkau layanan, dan apa yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Maulana menyampaikan bahwa 52 persen penduduk Kota Jambi adalah generasi produktif (Alpha, Z, dan Milenial). Kelompok ini menjadi kunci pembangunan kota ke depan, sehingga program-program seperti Kartu Bahagia dan Kampung Bahagia dirancang khusus untuk mereka.

Tak hanya menunjukkan capaian, Maulana juga membuka ruang kritik terhadap kebijakan daerah. “Kritik yang membangun harus didasarkan pada data. Kami terbuka untuk itu, karena data menjadi kompas kami,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menyoroti pentingnya empati dalam penggunaan data. “Keputusan publik tidak bisa lagi berbasis intuisi semata. Ia harus presisi, namun juga manusiawi. Angka-angka perlu dimaknai, bukan sekadar dihitung,” katanya.

Ia mengajak pemerintah daerah untuk menggandeng kampus sebagai mitra riset. “Perguruan tinggi punya metodologi dan kapasitas keilmuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berbasis data dan relevan dengan konteks sosial masyarakat.”

Di sela acara, dilakukan penandatanganan MoA dan Implementation Agreement antara Pemkot Jambi dan Fakultas Hukum UNJA. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen jangka panjang kedua pihak dalam mengembangkan riset, kebijakan hukum, serta tata kelola pemerintahan modern berbasis data dan digitalisasi.

“Ini bukan seremoni, tapi awal dari kerja-kerja kolaboratif yang akan kami tindak lanjuti dengan proyek nyata di lapangan,” ujar Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri, usai penandatanganan.

Rektor Universitas Jambi, Prof. Dr. Helmi, menyebut seminar ini sebagai wujud peran nyata kampus dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif. “Data statistik harus jadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan publik. Tanpa itu, kita berjalan dalam kabut,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kesiapan teknologi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia. “Digitalisasi hanya akan berdampak jika didukung SDM yang memahami nilai dan makna dari data itu sendiri,” pungkasnya.

Keterlibatan University of Ljubljana, Slovenia, menandai penguatan jaringan internasional UNJA dalam bidang administrasi publik dan tata kelola. Kehadiran Assoc. Prof. Lan Umek dan Dejan Ravelj dari Slovenia dalam seminar ini membuka peluang riset bersama dan pertukaran gagasan lintas negara.

Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Rio Yusri Maulana, menyampaikan harapan agar hasil seminar ini dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kampus harus berdampak. Ini bukan hanya ruang diskusi, tapi awal dari langkah nyata untuk menjadikan Kota Jambi sebagai laboratorium kebijakan publik berbasis riset,” ujarnya.