Pemprov Kalbar Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

:


Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Rabu, 23 Juli 2025 | 06:03 WIB - Redaktur: Untung S - 162


Pontianak, InfoPublik – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara tegas menyatakan penolakan Pemerintah Kalimantan Barat (Kalbar) terhadap program transmigrasi ke wilayahnya.

Pernyataan itu disampaikan saat menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Kalbar yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur, Senin (21/7/2025).

"Kami tidak mendukung program transmigrasi yang berpotensi memindahkan masalah kemiskinan dari daerah lain ke Kalbar. Prioritas kami adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal Kalbar yang masih membutuhkan perhatian," tegas Krisantus didampingi Sekda Provinsi Kalbar, Harisson, dan perwakilan Forkopimda.

Aspirasi penolakan disampaikan langsung oleh Koordinator Aksi, Endro Romianus, yang menilai program revitalisasi transmigrasi selama ini tidak adil bagi warga setempat. "Transmigran dapat fasilitas lengkap, sementara warga lokal di sekitarnya justru terabaikan. Kami menolak Kalbar dijadikan tempat pemindahan masalah," ujarnya.

Endro juga menyoroti praktik penyimpangan dalam program transmigrasi, di mana fasilitas yang diberikan justru dijual ke perusahaan ketimbang dimanfaatkan penerima manfaat. "Hak atas tanah dan hunian harus dikembalikan kepada masyarakat asli. Jika tidak ada tindakan, kami akan menuntut Menteri Transmigrasi mundur," tambahnya.

Pernyataan Wagub Kalbar ini mempertegas sikap resmi pemerintah daerah yang sejalan dengan suara masyarakat. Krisantus menegaskan, masih banyak persoalan mendesak yang harus diselesaikan untuk warga Kalbar sendiri, mulai dari pengangguran, keterbatasan lahan, hingga ketiadaan rumah layak huni.

"Sebagai Wakil Gubernur, sikap saya jelas: penolakan terhadap transmigrasi. Jangan sampai kita mengimpor kemiskinan dari daerah lain sementara warga kita sendiri masih berjuang," pungkasnya.

Komitmen itu sekaligus menegaskan prioritas Pemprov Kalbar untuk memastikan hak-hak masyarakat lokal terpenuhi, sekaligus membangun kemandirian daerah tanpa bergantung pada skema pemindahan penduduk. (adpim-wnd/ica)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:36 WIB
Wagub Kalbar Apresiasi Putri Ekowisata 2025, Dorong Promosi Pariwisata Berbasis Digital
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Selasa, 1 Juli 2025 | 21:40 WIB
Wagub Kalbar Ajak Pelaku Usaha Tingkatkan Rasa Memiliki terhadap Daerah Operasinya
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Senin, 30 Juni 2025 | 21:34 WIB
Jalan Sehat Nusantara Pontianak Jadi Momentum Perkuat Sinergi Masyarakat Kalbar
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Kamis, 12 Juni 2025 | 13:07 WIB
AMSI Kalbar Diharapkan Jadi Mitra Strategis Pemerintah Dorong Pembangunan Berkelanjutan
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Kamis, 12 Juni 2025 | 12:38 WIB
Gerakan Wisata Bersih: Wujud Nyata Komitmen Kalbar terhadap Lingkungan dan Generasi Muda
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Kamis, 8 Mei 2025 | 14:25 WIB
Bank Kalbar Punya Standar Nasional, Wagub Ajak Masyarakat Percaya dan Berinvestasi
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Rabu, 26 Maret 2025 | 11:19 WIB
Gubernur Kalbar Tinjau Banjir di Kubu Raya, 4.000 Paket Bantuan Disalurkan
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Minggu, 9 Maret 2025 | 14:19 WIB
Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo Kalbar Perkuat Kapasitas PPID
-->