Rakor SPBE Gorontalo Soroti Kesenjangan Digital

Boalemo, InfoPublik –  Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 di Cabana Resto and Resort, Kabupaten Boalemo, Rabu (23/7/2025).

Acara strategis yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Tim Koordinasi SPBE seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo ini secara khusus menyoroti upaya mengatasi kesenjangan digital dalam penerapan SPBE di tingkat daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa SPBE bukan sekadar urusan teknis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), melainkan bagian krusial dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

"SPBE harus menjadi alat untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka, terhubung, dan efisien. Ini pekerjaan bersama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," tegas Sofian.

Ia mengapresiasi capaian Indeks SPBE Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 4,13 yang meraih predikat Sangat Baik di tingkat provinsi.

Namun, Sofian menekankan adanya kesenjangan digital yang signifikan dalam capaian antar kabupaten/kota.

"Perbedaan capaian SPBE antar kabupaten/kota harus diselesaikan bersama. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam transformasi digital pemerintahan," katanya.

Data tahun 2024 menunjukkan ketimpangan tersebut. Dari enam kabupaten/kota, hanya empat yang meraih predikat Baik, yaitu Kabupaten Gorontalo (2,68), Kota Gorontalo (2,82), Kabupaten Gorontalo Utara (2,89), dan Kabupaten Bone Bolango (3,00). Sementara itu, Kabupaten Boalemo (2,40) dan Kabupaten Pohuwato (2,52) masih berada pada kategori  Cukup, menyoroti kebutuhan mendesak untuk pemerataan implementasi dan peningkatan kapasitas di daerah tertinggal.

Sofian Ibrahim menyerukan komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Gorontalo untuk mewujudkan keinginan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. "Dengan semangat kolaboratif, komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Gorontalo harus kita wujudkan, untuk membangun pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat," kata sekda.

Sebagai tindak lanjut konkret, para peserta secara kolaboratif menyusun rencana aksi bersama. Rencana ini bertujuan mendorong pemerataan implementasi SPBE secara menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, memastikan tidak ada satu daerah pun yang tertinggal dalam percepatan transformasi digital pemerintahan. (mcgporontaloprov/echin)