Sinergi DPRD dan Pemkot Probolinggo Dorong Percepatan Program Melalui Perubahan APBD

Mayangan, InfoPublik – Tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah kembali berlangsung di Kota Probolinggo, saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Nota Keuangan Wali Kota mengenai Rancangan Perubahan APBD 2025, Rabu malam (23/7/2025).

Agenda ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya, di mana Wali Kota Aminuddin telah menyampaikan pokok-pokok perubahan dalam dokumen keuangan daerah. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani ini berjalan kuorum, dengan 19 dari 30 anggota dewan hadir secara fisik.

Dalam sesi pemandangan umum, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terhadap nota keuangan. Salah satu yang menonjol adalah pernyataan Fraksi PKS melalui juru bicara Dasno, yang menyambut baik langkah penyesuaian APBD sebagai bentuk respons dinamis terhadap kebutuhan riil masyarakat.

“Perubahan APBD ini harus tetap sejalan dengan RPJMD, menjaga arah pembangunan jangka menengah, dan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberpihakan pada masyarakat kecil,” tegas Dasno.

Fraksi PKS juga menyoroti perlunya memperhatikan alokasi anggaran berbasis kinerja, termasuk pemanfaatan SilPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari tahun sebelumnya untuk mendukung program-program yang belum terealisasi maksimal.

Fraksi lain turut menyampaikan masukan, mulai dari efisiensi belanja daerah, penguatan infrastruktur pelayanan dasar, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih perlu ditingkatkan pascapandemi.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi dan memastikan bahwa setiap catatan dan rekomendasi akan menjadi perhatian serius dalam proses pembahasan selanjutnya, terutama di Badan Anggaran (Banggar).

“Kami ingin perubahan anggaran ini bukan hanya administratif, tapi benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan, peningkatan layanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan anggaran di tengah tantangan global seperti inflasi pangan, perubahan iklim, dan digitalisasi layanan publik, yang memerlukan respons fiskal yang cepat dan adaptif.

Paripurna ini menunjukkan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, yang menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan partisipatif.

Keterlibatan publik juga menjadi sorotan penting, di mana harapannya hasil perubahan APBD tidak hanya menyesuaikan kebutuhan struktural pemerintahan, tetapi juga memperluas jangkauan program pro-rakyat, seperti: Peningkatan infrastruktur sekolah dan layanan kesehatan, Stimulus bagi pelaku UMKM dan koperasi,  Penguatan perlindungan sosial dan ketahanan pangan, dan Hingga investasi digitalisasi layanan publik yang berbasis kebutuhan warga.

Usai penyampaian pemandangan umum, agenda berikutnya akan memasuki tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Di sinilah rinciannya akan dibedah, termasuk alokasi anggaran sektoral, strategi penyerapan anggaran, dan proyeksi realisasi program strategis 2025.

Pemerintah dan legislatif diharapkan dapat mempertahankan ritme kerja yang cepat namun akuntabel, agar perubahan APBD ini bisa segera diimplementasikan, terutama untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah ini, Probolinggo semakin menunjukkan kedewasaan dalam pengelolaan fiskal daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan, program, dan pembangunan yang bermakna. (vv/uby)